Image default
Nasional

77 Triliun Cair 15 Mei 2020 THR ASN Senilai Rp 6 Kabar Gembira

Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Jika tidak ada halang merintang THR ASN akan cair pada Jumat (15/5/2020) mendatang. Kementerian Keuangan sekarang juga sedang melakukan persiapan dengan seluruh satuan kerja untuk eksekusi pembayaran THR. "Ini kita harapkan akan bisa dilakukan serentak paling lambat adalah pada hari Jumat ini yaitu tanggal 15," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (10/5/2020).

Sri Mulyani merincikan jumlah untuk THR ASN terdiri dari ASN pusat dan TNI Polri sebesar Rp 6,77 triliun, serta untuk pensiunan Rp 8,70 triliun. "Sementara, untuk ASN daerah diperkirakan jumlah alokasinya adalah Rp 13,89 triliun," katanya. Bendahara negara menjelaskan bahwa THR ini hanya diberikan kepada seluruh ASN, TNI Polri, hakim, dan hakim agung yang setara dengan jabatan di bawah eselon II.

"Jadi, artinya pejabat eselon I dan II atau jabatan fungsional yang setara dengan eselon I dan II serta para pejabat negara tidak mendapatkan THR," ujarnya. Total dari Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN yang akan dicairkan pada hari Jumat adalah sekira Rp 29,38 triliun. Pemerintah, sedang terus melakukan kajian terhadap berbagai langkah langkah untuk tetap memfokuskan pada penanganan pandemi corona atau Covid 19.

"Penanganan yaitu mulai dari penyebaran dan kemudian mencegah korban jiwa. Namun, disisi lain kaji berbagai kemungkinan agar dampak kepada sosial ekonomi itu bisa dikurangi juga," ujar Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, langkah langkah yang akan dilakukan pemerintah ke depan tergantung kepada arus data penyebaran Covid 19. "Jadi, artinya Presiden dan kabinet pasti akan melihat seluruh langkah langkah dari berbagai aspek tadi. Selain itu, juga melihat bagaimana data untuk penanganan penyebaran Covid 19," katanya.

Hal tersebut dilakukan untuk bisa melihat apakah ada kemungkinan untuk melakukan tindakan yang bisa menyeimbangkan antara tetap menjaga kesehatan dan ekonomi. "Menjaga keselamatan masyarakat.Namun, disisi lain bisa memberikan ruang bagi interaksi sosial dan ekonomi," ujar. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat waktu.

Dalam keterangannya, Menteri Ida meminta pengusaha membayarkan upah pada pengusaha paling lambat 7 hari menjelang hari raya. "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," ujar Menaker. Saat berkoordinasi dengan Kepala Disnaker Se Indonesia melalui sambungan video menegaskan akan memberikan denda dan mengancam akan memberhentikan usaha pada pengusaha yang tida mematuhi ketentuan.

"Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," ujarnya. Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid 19 (selanjutnya disebut SE THR). Melalui SE ini, para Gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, solusi hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," ujar Menaker. Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal di antaranya dengan melakukan pembayaran THR secara bertahap, atau pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

"Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan," ujarnya

Berita Terkait

Menkes Terawan Sebut WNI di Wuhan Sehat & Imbau Jaga Imun 106 Orang Meninggal Karena Virus Corona

Maya Rosfi'ah

Merauke Rabu 10 Juni 2020 Jadwal Belajar dari Rumah TVRI SD Kelas 4-6 Papua Anak Seribu Pulau

Maya Rosfi'ah

Beredar Artikel Hoaks Polisi Akan Menembak Mati Para Perusuh People Power

Maya Rosfi'ah

Polri Ungkap Kronologi Bentrok Antar Warga Desa di Buton Sulawesi Tenggara

Maya Rosfi'ah

Ini Bukan Warung Kopi Poyuono Sebut Erick Thohir Dibohongi hingga Debat dengan Arya Karni Ilyas

Maya Rosfi'ah

Menteri Terawan Sampaikan Tujuh Pesan Jokowi Pimpin Upacara Pertama Kali

Maya Rosfi'ah

Pasien Baru di RSPI Sulianti Saroso Miliki Riwayat Kontak dengan Grup Dansa & Bepergian menuju Jepang

Maya Rosfi'ah

Input Nomor KTP hingga Foto Selfie Cara Daftar Kartu Pra Kerja Gelombang 4 di www.prakerja.go.id

Maya Rosfi'ah

Istana Pastikan Kerja Tidak Setengah-setengah Gaji Stafsus Rp 51 juta & Tidak Kerja Full Time

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment