Image default
Nasional

Agak Aneh Anggaran Bawaslu Lebih Besar Daripada KPU Logikanya Dimana Pengamat

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mempertanyakan lebih besarnya anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daripada Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Saya mohon maaf ya, saya tidak cemburu juga Bawaslu punya anggaran besar. Tapi agak aneh saja kalau anggaran Bawaslu itu lebih besar daripada KPU. Itu logikanya dimana mana tidak akan bertemu," ujar Feri, dalam diskusi online 'Membedah Pemikiran Topo Santoso tentang Penanganan Pelanggaran dan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu', Selasa (7/7/2020). Menurut Feri, Bawaslu adalah lembaga supervisiori, atau dengan kata lain semacam inspektorat.

Dia memaparkan tak ada inspektorat yang memiliki anggaran lebih besar daripada lembaga utamanya dalam hal ini KPU di belahan dunia manapun. Dia pun menilai hal ini menunjukkan adanya tensi yang sedang dibangun diantara KPU dan Bawaslu oleh lembaga yang memiliki fungsi pengelola anggaran. "Boleh bapak ibu cari dimana mana, inspektorat mana yang anggarannya lebih besar daripada lembaga utamanya, lembaga intinya, penyelenggara pemilunya sendiri. Bahkan coba cari di belahan dunia manapun, mungkin cuma ada di Indonesia," kata dia.

"Itu kan menunjukkan ada tensi yang sedang dibangun antara KPU dan Bawaslu oleh lembaga yang memiliki fungsi pengelola anggaran. Dan bagi saya itu tidak sehat," imbuhnya. Oleh karenanya, Feri menilai Bawaslu tidak boleh bangga lantaran memiliki anggaran yang lebih besar daripada KPU. Menurutnya Bawaslu sendiri harus membuktikan dan memperlihatkan bahwa lembaga tersebut adalah bagian dari KPU. "Bawaslu tidak boleh bangga, Bawaslu mesti mengkritik dirinya sendiri karena aneh kan kenapa yang diberikan anggaran lebih besar. Harusnya anggaran lebih besar itu untuk penyelenggara pemilu. Nah itu penting untuk memperlihatkan bahwa Bawaslu itu sebagai betul betul sebagai bangunan utuh dari suatu KPU. Mereka satu badan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan ada keunikan dalam rancang bangun lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Dimana terdapat triumvirat yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Feri mengatakan ketiganya sering bertabrakan satu sama lain dalam suatu situasi yang menurutnya dibangun pihak tertentu.

"Saya tidak tahu apakah ini didasari oleh penyelenggara pemilu atau tidak. Antara KPU dan Bawaslu kadang kadang dibangun situasi agar mereka bisa saling bentrok satu sama lain," ujar Feri, dalam diskusi online 'Membedah Pemikiran Topo Santoso tentang Penanganan Pelanggaran dan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu', Selasa (7/7/2020). Menurut Feri, banyak kasus yang menjadi contoh bentroknya KPU dan Bawaslu. Seperti adanya perbedaan keduanya dalam kasus calon koruptor yang akan maju kembali di kontestasi politik. Kemudian perbedaan terkait pendapat penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. "Di soal yang kemudian sebenarnya di antara kedua penyelenggara pemilu ini harus akur seperti soal penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Terjadi perbedaan yang menurut saya seolah olah dibangun oleh DPR atau pihak pihak lain untuk (KPU dan Bawaslu saling) berbeda," kata dia.

"Jadi selalu ada isu penting tertentu seolah olah bertabrakan di ujungnya itu sama lagi. Saya tidak tahu apakah ini memang taktik dari partai politik agar penyelenggara saling berbenturan satu sama lain," imbuh Feri. Sehingga, kata dia, menjadi penting untuk dipikirkan agar KPU dan Bawaslu itu bisa menjadi satu bangunan atau satu lembaga. Feri melihat Bawaslu mungkin dapat menjadi semacam lembaga inspektorat dari KPU. Atau opsi lainnya membuat tidak adanya Bawaslu itu sendiri. Dengan asumsi Bawaslu memikirkan gagasan untuk menjadi peradilan pemilu.

Namun Feri menegaskan apabila akhirnya Bawaslu sudah memutuskan untuk menjadi peradilan pemilu. Maka Bawaslu benar benar tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. "Kalau sudah menjadi peradilan pemilu ya tidak boleh menjadi Bawaslu lagi, konsentrasi saja menjadi peradilan pemilu. Karena konstitusi kita tidak bisa kemudian mencampur adukkan lembaga peradilan dan penyelenggara pemilu," jelasnya. "Karena hanya ada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Agama, PTUN, umum, dan militer. Oleh karena itu pilih salah satu, kalau sudah gabung di Mahkamah Agung tidak boleh kemudian menjadi penyelenggara pemilu lagi," tandasnya.

Berita Terkait

Fadli Zon Minta Patroli di Laut Natuna Dilengkapi Drone

Maya Rosfi'ah

Pasien Baru di RSPI Sulianti Saroso Miliki Riwayat Kontak dengan Grup Dansa & Bepergian menuju Jepang

Maya Rosfi'ah

Nadiem Makarim Tiada Background Pendidikan Mengapa Jadi Mendikbud? Jokowi Akhirnya Beberkan Alasan

Maya Rosfi'ah

Tayang di TransTV Pukul 23.00 Petualangan Harrison Ford dalam Indiana Jones and the Last Crusade

Maya Rosfi'ah

Isu Korupsi Sudah Muncul Sejak Zaman Pangeran Diponegoro  Sejarawan Peter Carey

Maya Rosfi'ah

Warga Diminta Atur Waktu Perjalanan Puncak Arus Balik Diprediksi 2 Agustus 2020

Maya Rosfi'ah

Kejaksaan Agung Bantah Lelet Usut Kasus Korupsi Jaksa Pinangki

Maya Rosfi'ah

Cocok Dikirim menuju Keluarga & Teman 35 Ucapan Selamat Hari Natal Tahun 2019 dalam Bahasa Inggris

Maya Rosfi'ah

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment