Image default
Nasional

Ahmad Sahroni Minta Imigrasi Perbaiki Sistem Cegah Kasus Djoko Tjandra Terulang

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pentingnya perbaikan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, perbaikan ini perlu dilakukan untuk memastikan kasus buronan Djoko Tjandra tidak terulang lagi dikemudian hari. “Saya tidak menanyakan tentang Djoko Tjandra, itu terlalu mumet. Saya hanya ingin mempertanyakan tentang perbaikan sistem yang waktu Februari bapak akan memperbaiki untuk sistem WNA,” ujar Sahroni saat rapat Komisi III dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, komplek Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Sahroni menilai, perbaikan sistem tersebut harus segera dilaksanakan karena akan memberikan informasi terkait data warga negara asing saat masuk dan keluar Indonesia. Selain itu, kata Sahroni, sistem itu juga dapat mengetahui jika WNA melakukan overstay atas izin tinggal yang dimilikinya di Indonesia. “Menurut saya kita tidak mau cuma ngeributin soal keluar masuk, tapi yang juga kita perlukan adalah penguatan sistem untuk mengawasi WNA yang sudah ada, misalnya kalau mereka overstay,” paparnya.

Selain itu, Sahroni juga menyorot terkait data di Imigrasi atas nama nama terpidana yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang dan dicekal oleh sistem keimigrasian. “Kedua saya mau bertanya, ada berapa banyak orang narapidana yang sidangnya dinyatakan sudah selesai, lalu sudah ada putusannya, tapi belum masuk DPO? Karena menurut data yang saya punya, terdapat 39 nama buronan yang ternyata statusnya belum DPO jadi belum dicekal dalam sistem imigrasi,” paparnya. Sahroni menyebut, jika hal ini benar adanya, maka penemuan ini menunjukkan belum adanya sistem informasi terpadu antara sistem imigrasi dan supporting unitnya.

“Kalau benar begini maka hal ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme terpadu dalam penanganan buronan antara aparat penegak hukum dan supporting unitnya. Kalau bapak memang perlu support, atau ada kekurangan anggaran, silakan diajukan,” tutur politikus NasDem itu. Diketahui, Djoko Tjandra merupakan buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.

Berita Terkait

Merauke Rabu 10 Juni 2020 Jadwal Belajar dari Rumah TVRI SD Kelas 4-6 Papua Anak Seribu Pulau

Maya Rosfi'ah

Minggu Ini & Dua Minggu menuju Depan Pemerintah Tetap akan Larang Mudik Presiden

Maya Rosfi'ah

Batas Lapor Mundur menuju 30 April Panduan LOGIN DJP Online buat Lapor SPT Tahunan

Maya Rosfi'ah

Respons Polri Soal Desakan buat Periksa 4 Saksi Ini Dalam Sengkarut Kasus Djoko Tjandra

Maya Rosfi'ah

Seminar Pemakzulan Presiden Disebut Batal Karena Diteror Fadli Zon Bereaksi Kenapa Takut Bicara

Maya Rosfi'ah

Belum Terbukti Sebagai Anti Covid-19 Soal Kalung Antivirus Corona Guru Besar Farmasi UGM

Maya Rosfi'ah

6 Fakta Hasil Investigasi Polri Soal Insiden Dugaan Salah Tembak 2 Warga Oleh Tim Satgas Tinombala

Maya Rosfi'ah

118 Kilogram Sabu & 80 Ribu Ekstasi Diamankan BNN Ungkap Peredaran Gelap Narkoba Selama Corona

Maya Rosfi'ah

Simak Tata Cara Salat Idul Adha Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Adha 21 Juli 2020

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment