Image default
Metropolitan

Anies Baswedan Bakal Perbaiki Sistem e-Budgeting yang Dinilainya Banyak Kekurangan

Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan ada masalah dalam sistem e Budgeting yang diwariskan oleh Gubernur DKI sebelumnya. Karena itu, dia sedang berusaha memperbaiki sistem tersebut. Hal ini ia lakukan agar gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan dirinya di periode selanjutnya tidak lagi mewariskan sistem tersebut.

Dijelaskan Anies, sejak ia menjabat sebagai orang nomor satu di DKI pada 2017 lalu, sistem peninggalan Gubernur (BTP) alias ini kerap kali menimbulkan angka angka aneh dalam anggaran DKI Jakarta. Sebab, Anies menganggap, sistem e Budgeting ini tidak mampu melakukan verifikasi secara otomatis. "Sistem sekarang ini sudah digital, but not a smart system . Itu hanya digital saja, tapi mengandalkan orang untuk me review ," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

"Itu sudah berjalan bertahun tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way ," tambahnya menjelaskan. Menurutnya, sistem baru yang akan dibangun ini, nantinya akan langsung memberikan sinyal peringatan apabila angka yang diinput tidak masuk akal. "Begitu ada masalah langsung menyala. Red light . Begitu ada angka yang tidak masuk akal langsung muncul warning," kata Anies.

Dengan demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin, sistem ini mampu mengatasi permasalahan kejanggalan nilai anggaran yang ditemui dalam setiap pembahasan APBD dalam beberapa tahun belakangan ini. "Jadi begitu banyak algoritma yang harus ada di dalam sistem sehingga digital system is a smart system. Hari ini sistemnya digital tapi it's not a smart system ," tuturnya. Seperti diketahui, e Budgeting sendiri merupakan sistem penganggaran digital peningalan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh. Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.

Berita Terkait

DPMPTSP Layani Masyarakat di Pameran Pembangunan Dalam Rangka HUT ke-11 Kota Tangsel

Maya Rosfi'ah

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Penggelapan & Perusakan Kapal Jasa Marine Offshore Malaysia

Maya Rosfi'ah

Terkait Reklamasi, Pemprov DKI Diminta Berikan Kepastian dan Keadilan Hukum

Maya Rosfi'ah

DKI Siapkan Paket Kebijakan Induktif Permudah Pelaku Usaha Mikro di Tengah Pandemi Covid-19

Maya Rosfi'ah

Begini Suasananya Melihat Penyemprotan Disinfektan di Jalan-jalan Jakarta Pusat

Maya Rosfi'ah

Ada Pengalihan Arus Lalulintas di Kawasan Senayan

Maya Rosfi'ah

Kawasan Daan Mogot Macet Parah Terdampak Jalan Amblas di Kota Tangerang

Maya Rosfi'ah

Komplotan Begal yang Nekat Bacok Korbannya Ditangkap Polisi di Bekasi Beraksi di Depok

Maya Rosfi'ah

5 Ruas Jalanan Ibu Kota Tergenang Hujan Deras Guyur Jakarta

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment