Image default
Nasional

Harus Ada Laporan dari Korban Usut Penyebaran Data Pribadi Pasien Corona Polri

Polri membenarkan penyebar identitas seseorang yang dinyatakan positif terjangkit virus corona bakal dipidana. Untuk mengusutnya, Kabag Penum Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra menegaskan harus ada laporan polisi dari ‎pihak yang merasa dirugikan. "Sejauh ini berdasarkan Undang Undang yang ada tentunya laporan berdasarkan oleh orang yang merasa dirugikan secara langsung ketika data pribadinya diakses tanpa izin," ungkap Asep, Jumat (6/3/2020).

Hal ini merujuk pada kasus identitas dua warga Depok positif corona yang terungkap ke publik. Kini mereka masih diisolasi di RSPI Sulianti Saroso. Secara fisik kedua pasien tersebut sehat. Namun tidak secara psikologis. Mereka tidak nyaman karena identitasnya sudah diketahui banyak orang. Keadaan ini berbeda jauh dengan negara lain yang tidak pernah mengungkap‎ riwayat kasus pasien ke publik. Bahkan lokasi perawatan pasien pun dirahasiakan.

‎Jubir penanganan virus corona Achmad Yurianto menyatakan hal ini jelas melanggar aturan perundang undangan. 'Kominfo sudah‎ berkoordinasi dengan Bareskrim, ini akan ditindak," ujarnya di Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020). Sebelumnya Polri sudah sepakat membuka identitas seseorang pada ruang publik yang tidak berdasarkan izin dari yang bersangkutan atau yang memiliki data tentunya sebuah perbuatan yang berpotensi melawan hukum.

Perundang undangan sudah mengatur hal ini. Mulai dari UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diterima termasuk data medisnya. Tidak hanya itu, hal privasi pasien juga diatur pada UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Pasal 54 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h dan i berupa riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang maka dikenakan pidana 2 tahun dan denda Rp 10 juta. Undang Undang diatas menyebutkan apabila itu dilakukan oleh seseorang maka dikenakan pidana dan denda yakni UU ITE pasal 26 dan 45, tidak boleh membeberkan data pribadi ke publik tanpa izin. Bisa didenda 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Berita Terkait

Terkendala Sejak 2017 ‘Singgung’ Anies Baswedan Soal Normalisasi Sungai Ciliwung Presiden Jokowi

Maya Rosfi'ah

LAN Gelar Latsar CPNS dengan Protokol Kesehatan Secara Ketat Tetap Bekerja di Masa Pandemi

Maya Rosfi'ah

Siswi Pintar di Sekolahnya Angkie Yudistia Staf Khusus Presiden Lulusan SMAN 2 Kota Bogor

Maya Rosfi'ah

Sebut Pemerintah Buang Waktu & Sepelekan Corona Fadli Zon Kena Tegur Najwa Shihab

Maya Rosfi'ah

Nadiem Makarim Tiada Background Pendidikan Mengapa Jadi Mendikbud? Jokowi Akhirnya Beberkan Alasan

Maya Rosfi'ah

Kisah Unik Pemudik, Melahirkan di Kapal Hingga Ketinggalan di SPBU dan Rest Area

Maya Rosfi'ah

Wapres Ma’ruf Harap Karya-Karya Azyumardi Azra Bisa Menginspirasi Cara Berpikir Islam Wasathiyah

Maya Rosfi'ah

Bahas Omnibus Law Hingga Pilkada 2020 SBY & Airlangga Bertemu di Puri Cikeas

Maya Rosfi'ah

Bagikan Foto Hasil Jepretannya, Ani Yudhoyono: Matahari Terbit Selalu Membawa Suasana Batin Berbeda

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment