Image default
Bisnis

Ini Kata Sri Mulyani Pejabat Eselon I & II Tak Ikut Terima Gaji ke-13 Cair Agustus 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, gaji ke 13 pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri akan dicairkan pada Agustus 2020. "Pembayaran gaji ke 13 akan direncanakan dilakukan pada Agustus 2020," kata Sri Mulyani. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Rabu (22/7/2020).

Namun, sebelum pembayaran gaji ke 13 disalurkan kepada PNS, Polri, TNI, dan pensiunan, pemerintah harus mengubah terlebih dahulu beberapa regulasi. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 dan PP No 38 Tahun 2019. "Untuk pelaksanaan ini, kita akan segera mengeluarkan revisi dari regulasi regulasi yang ada," papar Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan, gaji ke 13 di tahun ini hanya akan diberikan kepada ASN di luar EselonI dan Eselon II. "Untuk kebijakan gaji ke 13 ini, kami melaksanakan dengan memperhatikan kebijakan THR (Tunjangan Hari Raya) yang sudah dilakukan pada bulan Mei lalu," tutur Mulyani. "Yaitu tidak diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon 1, pejabat eselon 2 dan pejabat setingkatnya," imbuhnya.

Artinya, gaji ke 13 di tahun ini hanya akan diberikan kepada ASN, TNI, Polri yang tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. Sri Mulyani menyadari, pencairan gaji ke 13 mundur dari biasanya karena pandemi virus corona (Covid 19) yang terjadi di Indonesia. Pada tahun tahun sebelumnya, pencairan gaji ke 13 biasanya terjadi pada Juli.

Sri Mulyani menjelaskan, pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah harus mengubah beberapa kali posturAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Gaji ke 13 itu sudah dianggarkan dalam APBN 2020 dan itu di dalam Undang undang APBN," kata Sri Mulyani. "Namun pelaksanaan Undang undang APBN 2020 memang mengalami banyak perubahan yang diakibatkan Covid 19," imbuhnya.

Keputusan tersebut diambil pemerintah untuk penghematan anggaran akibat pandemi Covid 19. "Banyak tambahan anggaran yang muncul untuk penanganan Covid, pemberian bansos dan pemulihan ekonomi." "Sehingga pemerintah lakukan pengelolaan dalam APBN agar betul betul fokus menangani Covid dan dampaknya terhadap sosial maupun ekonomi," jelas Mulyani.

Untuk gaji ke 13, Sri Mulyani mempertimbangkan pada kwartal ke tiga, yakni sesudah terjadinya Covid 19 dan kemudian dideklarasikan sebagai pandemi. "Kemudian langkah langkah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan di berbagai daerah membuat keseluruhan perekonomian kita dan kegiatan kegiatan baik dari sisi permintaan, konsumsi masyarakat," tutur Mulyani. "Konsumsi dari ekspansi, investasi dari perusahaan, semuanya mengalami tekanan yang sangat dalam," imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan pemberian gaji ke 13 telah ditampung dalam APBN 2020 yang pelaksanaannya mempertimbangkan situasi. Mulyani juga berharap gaji ke 13 dapat memberikan stimulus pada perekonomian yang melengkapi paket stimulus yang telah digulirkan. "Pemerintah menganggap bahwa pelaksanaan untuk gaji ke 13 sama seperti THR."

"Bisa dilakukan untuk menjadi bagian dari stimulus ekonomi atau mendukung kemampuan dari masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan kegiatannya terutama dikaitkan dengan tahun ajaran baru," paparnya. "Juga dalam kondisi di mana Covid mungkin meningkatkan beberapa belanja yang dilakukan oleh ASN, TNI, Polri dan pensiunan," kata Mulyani. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan pencairan gaji ke 13 dan pensiunan akan menjadi stimulus.

Khususnya dalam menjaga daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga. "Sehingga pembayaran gaji ke 13 ini, sekarang dilaksanakan sebagai bagian dari stimulus perekonomian kita," ujarnya. Adapun anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan pembayaran gaji ke 13 ini adalah sebesar Rp 28,5 triliun.

Jumlah tersebut, bersumber dari APBN sebesar Rp 14,6 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 13,89 triliun. Secara rinci, alokasi APBN untuk ASN pusat terbagi menjadi dua, yaitu dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan dana pensiun. Untuk dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, alokasinya adalah Rp 6,73 triliun, sedangkan untuk dana pensiun anggarannya adalah sebesar Rp 7,86 triliun.

Berita Terkait

Talk Fusion Indonesia Gelar Bakti Sosial Bersama Mitra Usaha Hari Jadi Kedua

Maya Rosfi'ah

41 Triliun di Bisnis Trading Minyar Gara-gara Ulah Trader Ini Mitsubishi Rugi Hingga Rp 4

Maya Rosfi'ah

Ekonom Bilang Tak Perlu Kaget Ekonomi Indonesia Kuartal II Minus 4 Persen

Maya Rosfi'ah

Zilingo Ikuti Pameran Tekstil Terbesar di Indonesia

Maya Rosfi'ah

Sempat Pergi lalu Kembali hingga ketentuan dari Erick Thohir McDonald’s Sarinah akan Tutup Hari Ini

Maya Rosfi'ah

Emma Sri Martini Didapuk Jadi Direktur Utama Telkomsel

Maya Rosfi'ah

Menko Luhut Tegaskan Belum Ada Kerja Sama Antara Ping An Insurance dengan BPJS Kesehatan

Maya Rosfi'ah

JNE Pecahkan Rekor MURI Pembagian Liwetan Terbanyak di Perayaan HUT Ke-29

Maya Rosfi'ah

Bisa via WA 08122123123 LOGIN www.pln.co.id Dapat Token Gratis Listrik PLN Bulan Mei

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment