Image default
Nasional

Jaksa Tuntut Mantan Anggota DPR Markus Nari 9 Tahun Penjara Kasus E KTP

Mantan anggota Komisi II DPR RI Markus Nari, dituntut hukuman pidana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda membayar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK membacakan tuntutan terhadap Markus Nari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. JPU pada KPK menyatakan Markus Nari terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e KTP dan dugaan merintangi proses peradilan kasus tersebut.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan," kata Andi Kurniawan, selaku JPU pada KPK, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/10/2019). Selain itu, JPU pada KPK juga meminta agar majelis hakim menerapkan pidana tambahan. Pidana tambahan itu berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Selama persidangan, JPU pada KPK, menilai terdakwa berlaku sopan di persidangan. Namun, JPU pada KPK menyebutkan mengenai hal hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Akibat perbuatan terdakwa bersifat masif yakni menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak dari perbuatan terdakwa masih dirasakan sampai dengan sampai dengan saat ini," kata dia.

Selain itu, kata dia, akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, dan terdakwa tidak mengakui perbuatan. Untuk perbuatan melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa dituntut pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua. Adapun, untuk perbuatan merintangi proses peradilan, terdakwa dituntut melanggar pasal 21 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama.

Berita Terkait

Sekjen Gerindra: Masuk Koalisi Pemerintah atau Oposisi, Prabowo yang Putuskan

Maya Rosfi'ah

Cashflow Rumah Sakit Banyak yang Terganggu Hampir Semua Rumah Sakit Layani Pasien Covid-19

Maya Rosfi'ah

Berikut Penjelasan Moeldoko Pemerintah Sering Dianggap Mencla-mencle Dalam Penanganan Covid-19

Maya Rosfi'ah

Ini buat merespon Keraguan Publik Tangkap Djoko Tjandra Kabareskrim

Maya Rosfi'ah

Jokowi : Anak Saya Tak Ada yang Tertarik Politik

Maya Rosfi'ah

Istri Wali Kota Medan Nonaktif Bungkam Usai Diperiksa KPK Selama 8 Jam

Maya Rosfi'ah

Dari Nama Pak Haji Hingga Panda 6 Terdakwa Kasus Jiwasraya Gunakan Nama Samaran Saat Berkomunikasi

Maya Rosfi'ah

Batas Lapor Mundur menuju 30 April Panduan LOGIN DJP Online buat Lapor SPT Tahunan

Maya Rosfi'ah

Peneliti LIPI Syamsuddin Haris Jadi Dewas KPK

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment