Image default
Nasional

Jaksa Tuntut Mantan Anggota DPR Markus Nari 9 Tahun Penjara Kasus E KTP

Mantan anggota Komisi II DPR RI Markus Nari, dituntut hukuman pidana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda membayar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK membacakan tuntutan terhadap Markus Nari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. JPU pada KPK menyatakan Markus Nari terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e KTP dan dugaan merintangi proses peradilan kasus tersebut.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan," kata Andi Kurniawan, selaku JPU pada KPK, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/10/2019). Selain itu, JPU pada KPK juga meminta agar majelis hakim menerapkan pidana tambahan. Pidana tambahan itu berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Selama persidangan, JPU pada KPK, menilai terdakwa berlaku sopan di persidangan. Namun, JPU pada KPK menyebutkan mengenai hal hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Akibat perbuatan terdakwa bersifat masif yakni menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak dari perbuatan terdakwa masih dirasakan sampai dengan sampai dengan saat ini," kata dia.

Selain itu, kata dia, akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, dan terdakwa tidak mengakui perbuatan. Untuk perbuatan melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa dituntut pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua. Adapun, untuk perbuatan merintangi proses peradilan, terdakwa dituntut melanggar pasal 21 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama.

Berita Terkait

Tidak Ada WNI dalam Kecelakaan Pesawat Pakistan Kemenlu

Maya Rosfi'ah

Hipmi Gelar Musda Secara Virtual Kali Pertama

Maya Rosfi'ah

Begini Kata Ahli Herbal Unair Ampuhkah Kunyit & Jahe buat Tangkal Virus Corona

Maya Rosfi'ah

Simak Tata Cara Salat Idul Adha Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Adha 21 Juli 2020

Maya Rosfi'ah

Diundang Sidang MPR, Sandiaga Uno Masuk dari Pintu Belakang, Indiarto Priadi: Gebrak Meja Kalau Saya

Maya Rosfi'ah

Terlibat Pembunuhan Mantan TNI yang Ditangkap karena Tuntut Jokowi Mundur Jejak Kasus Ruslan Buton

Maya Rosfi'ah

Ini Kata Ayahnya Sempat Dikira Orang China Sosok Bocah di Uang Rp 75.000 Pakai Baju Tidung Izzam

Maya Rosfi'ah

Tayang di TransTV Pukul 23.00 Petualangan Harrison Ford dalam Indiana Jones and the Last Crusade

Maya Rosfi'ah

Akademisi Minta DPR Ikut Kritisi Perpres Tugas TNI Tangani Terorisme

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment