Image default
Nasional

Jokowi Disarankan Beri Porsi Kewenangan Lebih Besar menuju Ma’ruf Amin Tangani Covid-19

Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah dari hari ke hari. Situasi ini memantik kritik pedas terhadap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo karena dianggap sudah membuat banyak kesalahan dalam membuat kebijakan antar lembaga Kementerian yang justru membingungkan masyarakat. Selain itu, ada kesan Jokowi kurang memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam ikut menanggulangi covid 19.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto menegaskan, dalam situasi pandemi COVID 19 seperti saat ini, muncul kesan bahwa distribusi peran antara presiden dan wapres sama sekali tidak ada. Sebaliknya, muncul sosok sosok lain di luar lembaga kepresidenan, seperti menteri menteri yang kadang bertindak overacting. Dalam kondisi genting seperti sekarang, kata dia, Ma’ruf Amin harus memberi nasihat ke Jokowi agar jalannya pemerintahan tak semakin melenceng.

“Saya melihat penanganan bencana yang dilakukan pemerintah memang kurang melibatkan wapres dalam pelaksanaannya. Sehingga kesan distribusi peran antara presiden dan wapres tidak terasa. Justru yang mendapatkan banyak peran adalah menteri senior seperti Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan),” ujarnya. Jumat (15/5/2020). Hal ini, menurut Ali menunjukkan bahwa bagi Jokowi, Ma'ruf Amin sejak awal hanyalah pelengkap, bukannnya sebagai kolaborator hal itu imbasnya kurang bagus. “Itu berimbas pada menguatnya sosok sosok lain di luar lembaga kepresidenan, seperti menteri menteri yang cenderung populis dan kadang bertindak overacting seperti yang sering diperlihatkan menteri menteri Jokowi,” ujarnya.

“Kurangnya peran yang diberikan kepada wapres juga menunjukkan betapa kekuatan di belakang Jokowi sebenarnya tidak menghendaki Ma'ruf dalam lingkaran kekuasaan,” kata Sekretaris Departemen Ilmu Politik Unhas tersebut. Sebagai wapres, Ma’ruf Amin memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam bidang kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, keagamaan, sosial, kebencanaan, serta pariwisata. Selain wapres memiliki kewenangan dalam hal monitoring kelembagaan seluruh kementerian selain sebagai wakil ketua tim penilai akhir (TPA).

Oleh karena itu, kata dia, yang seharusnya menjadi komandan dalam perang melawan pandemi COVID 19 ini adalah wakil presiden. Dosen Komunikasi Politik, UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad melontarkan kritik yang tak kalah pedas. “Jokowi condong tidak melibatkan wakilnya, baik saat berpasangan JK (HM Jusuf Kalla) maupun sekarang dengan KH. Ma’ruf Amin. Ini persoalan serius dari sudut pandang komunikasi politik dan tata kelola kekuasaan,” tegasnya.

Menurut Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin Makassar itu, di era pemerintahan Jokowi, pembagian tugas terlihat tidak jelas. “Dominasi Jokowi terlihat saat tidak ada pembagian tanggungjawab seperti SBY JK yang tangani ekonomi dan bencana. JK kelihatan kerjanya dan berkontribusi terhadap citra pemerintahan SBY JK,” kata Firdaus. Jokowi bagi Ketua Komisi Dakwah MUI Sulsel itu memonopoli segalanya. Dan itu menurutnya sangat disesalkan. Pasalnya, wapres sebagai ahli ekonomi syariah punya kemampuan dalam penanganan COVID 19. Khususnya dari sisi ekonomi.

“Ma’ruf Amin tenggelam karena monopoli Jokowi. Padahal Kiai Maruf juga memiliki komptensi di bidang syariah. Ia mampu bekerja untuk menangani COVID 19, tapi tidak diberi ruang. Komunikasi politik Jokowi bersoal,” ujarnya. Arief Wicaksono, Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar menambahkan, akibat minimnya ruang bagi wapres, penanganan COVID 19 berjalan buruk. Makanya, ia menegaskan bahwa tata kelola yang terlihat saat ini sangat tidak jelas. “Menurut saya, nampaknya tata kelola penanganan COVID 19 ini memang perlu diatur ulang. Dulu wapres sempat melaksanakan tugasnya yaitu memonitoring atau mengevaluasi penanganan COVID 19 di daerah, tapi akhirnya semua dikembalikan lagi ke daerah. Jadi, tidak ada yang berjalan dengan baik. Belum lagi presiden dengan para menterinya yang mengeluarkan regulasi yang saling menihilkan,” kata Arief.

Pengamat Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto turut melontarkan keprihatinannya. “Ini soal relasi dan soal power sharing dalam kepemimpinan Jokowi MA (Ma’ruf Amin). Idealnya kan Pak Kyai MA juga mendapat peran yang proporsional. Tetutama di peran peran kultural untuk yang menjangkau komunitas komunitas di masa pandemi seperti ini,” kritiknya. Karena ada masalah dalam relasi dan power sharing dalam kepemimpinan, peran wapres jadi tidak terlihat. Seperti menjalankan tugas dalam mengawasi distribusi bantuan bencana yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga (K/L).

“Juga dalam merumuskan formula kebijakan penanganan kesejahteraan rakyat yang terdampak bencana. Terutama mengantisipasi pertambahan jumlah PHK dan warga miskin baru. Atau menyusun agenda dan prioritas fokus penanganan bencana yang menjadi wewenang wapres,” jelasnya. Imbas lainnya, kata Andi Luhur, di struktur gugus tim COVID 19, peranan wapres pun belum kelihatan. Padahal idealnya ia bisa hadir meretas kebuntuan dan kekacauan komunikasi kebijakan pemerintah. Wapres bisa menjembatani kepentingan sektoral institusi K/L dalam penanggulangan wabah.

“Pun sama halnya dalam aktivitas sosial keagamaan di tengah wabah. Sangat sulit kita menemukan wapres bisa hadir membangun kontak dengan komunitas komunitas terdampak bencana. Atau menggalang solidaritas menghadapi bencana. Peran peran kultural yang sangat penting ini seharusnya dilakukan seorang wapres,” tandasnya.

Berita Terkait

Batas Lapor Mundur menuju 30 April Panduan LOGIN DJP Online buat Lapor SPT Tahunan

Maya Rosfi'ah

Wali Kota Bogor Bima Arya akan Diisolasi 14 Hari di Rumah Sakit

Maya Rosfi'ah

Ini Alasannya Fadli Zon Terang-terangan Sebut Menkes Terawan Angkuh Hadapi Corona Di Mata Najwa

Maya Rosfi'ah

Punya Prinsip & Pekerja Keras Almarhum Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin

Maya Rosfi'ah

Singgung Keadilan Sudjiwo Tedjo Sarankan Berhenti Jadi Menteri buat Urus Film Kritik Erick Thohir

Maya Rosfi'ah

Kompolnas Tanggapi Terpilihnya Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI

Maya Rosfi'ah

Presiden Jokowi Dipastikan Tak Menggelar Open House Idul Fitri Besok

Maya Rosfi'ah

dan Dokter di RSPI Sulianti Saroso Wajib Lakukan Tindakan ‘Safety Diri’ Perawat Petugas

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment