Image default
Corona

Jokowi Minta Jajarannya Siapkan Terobosan Baru buat Penanganan Covid-19 Setelah Marah-marah

Video yang menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memarahi para menterinya beredar luas sejak Minggu (28/6/2020). Diketahui momen tersebut terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Kemarahan Jokowi dilandasi setelah tidak adanya progres signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid 19.

Jokowi dalam pernyataannya mempertimbangkan akan melakukan reshuffle alias perombakan kabinet. Bahkan Kepala Negara ini tak segan untuk membubarkan lembaga negara. Terlepas dari momen tersebut, hari ini Senin (29/6/2020) Jokowi kembali melakukan evaluasi penanganan pandemi dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 di Istana Merdeka, Jakarta bersama jajaran terkait.

Jokowi dalam kesempatan itu meminta perlu dilakukannya terobosan baru yang berdampak besar terhadap penanganan pandemi Covid 19 di tengah masyarakat. “Saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan terobosan itu kita harapkan betul betul berdampak kepada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar datar saja,” ujar Jokowidikutip channel YouTubeSekretariat Presiden. Saat ini, beberapa provinsi diketahui masih memiliki angka penyebaran Covid 19 yang cukup tinggi.

Jokowi memandang diperlukan adanya tambahan personel atau tenaga medis yang diperbantukan dari pusat. Demikian pula dengan tambahan peralatan peralatan medis yang dapat membantu penanganan. Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta jajarannya untuk mengawasi dan memberi panduan bagi daerah daerah yang akan memulai menuju masa adaptasi kebiasaan baru.

Pemerintah pusat harus turun memberikan panduan kepada daerah mengenai tahapan tahapan yang harus dilalui sebelum membuka kembali fasilitas dan kegiatan publik maupun perniagaan. “Saya juga minta dilihat betul daerah daerah yang mulai masuk ke new normal . Tahapannya betul betul dilalui baik itu prakondisi, timing nya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah." "Ada prakondisi, ketepatan timing nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka. Itu betul betul diberikan panduan,” katanya.

Sosialisasi terhadap disiplin protokol kesehatan juga harus dilakukan secara besar besaran. Ditemukan pula banyak kasus penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan PCR maupun rapid test sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi yang harus segera diatasi dengan sosialisasi yang persuasif. “Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang datang pakai PCR, datang datang bawa (alat) rapid test, belum ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” tuturnya.

Sisi lain pelibatan tokoh tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya diperlukan untuk mendukung proses komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Pelibatan tokoh tokoh agama atau masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar besaran kita libatkan sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas jelas (positif) Covid oleh keluarga,” ujarnya. Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar pencairan dana yang telah disiapkan dapat dilakukan dengan segera.

Misalnya untuk bantuan santunan, pembayaran klaim rumah sakit, hingga insentif bagi para tenaga medis. “Jangan sampai ada keluhan. Bantuan santunan itu mestinya begitu (pasien) meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar." "Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele tele. Kalau aturan di Permennya terlalu berbelit belit ya disederhanakan."

“Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif untuk petugas lab juga secepatnya. Kita menunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada,” imbuhnya. Terakhir Jokowimengajak kerja bersama seluruh pihak untuk mengefektifkan penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Saat ini dibutuhkan penanganan dan pengendalian yang terintegrasi antara satu dengan lainnya baik antar kementerian dan lembaga maupun pemerintah pusat dengan daerah.

“Tidak ada lagi ego sektoral kementerian, lembaga, kedaerahan, apalagi jalan sendiri sendiri. Saya kira ini harus segera kita hilangkan,” tandasnya.

Berita Terkait

KPK Terima Kemendikbud Beri Masukan Gaduhnya POP

Maya Rosfi'ah

Ini Baru Presiden! Sujiwo Tejo Salut Jokowi Resmi Melarang Mudik buat Cegah Penyebaran Covid-19

Maya Rosfi'ah

Buruh Ingatkan Kewajiban Pengusaha Membayar THR

Maya Rosfi'ah

Puluhan Warga di Kabupaten Bogor Diminta Isolasi Mandiri Hadiri Tahlilan Korban Covid-19

Maya Rosfi'ah

Dokter Reisa Aktif Bagi Info Covid-19 di Medsos Sebelum Jadi Tim Komunikasi Gugus Tugas

Maya Rosfi'ah

Bupati Bekasi Terima Donasi 2.000 Masker Kain Non Medis dari Tribunnews & Cardinal

Maya Rosfi'ah

Kisah Cewek Kirgizstan ‘Cinlok’ dengan Pria Lampung di Tengah Pandemi Corona

Maya Rosfi'ah

Ai Fen Kini Dikabarkan Menghilang Jadi Dokter yang Pertama Kali Ungkap Corona

Maya Rosfi'ah

Total Ada Tiga Pasien Suspect Dirawat hingga Kelelawar Dimusnahkan Virus Corona di Solo

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment