Image default
Metropolitan

Jumlah Rombongan Kini Bisa Lebih Dari 5 Orang Anies Ubah Peraturan Gubernur Perjalanan Dinas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Perubahan terlihat pada pasal 5 Pergub tersebut soal jumlah rombongan. Dalam pasal 5, tepatnya pada ayat (2), disisipkan ayat (2a). Pada ayat (2), perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak diikuti lima orang termasuk pimpinan rombongan, atau sesuai dokumen pendukung.

Sedangkan pada ayat (2a), ketentuan jumlah rombongan seperti yang diatur pada ayat (2) bisa dikecualikan, dengan persetujuan tertulis dari Gubernur atau Sekretaris Daerah. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Mawardi menjelaskan, rombongan yang melakukan perjalanan dinas seperti misi budaya dan sepak bola, SKPD yang bersangkutan diperkenankan membawa anggota lebih dari lima orang. Tapi, komposisi jumlah orang yang diizinkan berangkat harus atas persetujuan Gubernur DKI Jakarta atau Sekda DKI.

"Apabila kayak sepak bola, misi budaya, nggak mesti sejumlah itu. Bisa lebih. Main bola kan minimal 11 orang. Harus ada persetujuan dari pimpinan. Misalnya Sekda, kalau pak Gubernur kan izinnya hanya eselon I dan II," ucap Mawardi saat dihubungi, Senin (2/12/2019). Berikut bunyi Pasal 5 Pergub tersebut. Pasal 5 (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan persyaratan:

A. perjalanan dinas/kegiatan sangat diperlukan bagi kepentingan negara/daerah; dan B. penggunaan biaya secara hemat, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. (2) Perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dokumen pendukung.

(2a) Ketentuan jumlah rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan persetujuan tertulis dart Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai tingkatannya. (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk hal hal yang sangat penting dan/atau tidak memungkinkan untuk ditinggalkan dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Berita Terkait

Mobil Disita & Dipenjara Pakai Narkoba Nasib Pengemudi Lamborghini yang Todong Pistol menuju Pelajar

Maya Rosfi'ah

Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto Akui Tak Dikonfrontir Dengan Soleman

Maya Rosfi'ah

Istri Ingin Suaminya Tetap Diproses Hukum Meski Berpotensi Bebas Ditusuk Berkali-kali

Maya Rosfi'ah

Netter Masih Cari Keberadaan Fino kisah di Balik Bocah yang Sering Menginap di McDonald’s Sarinah

Maya Rosfi'ah

Virus Tidak Kenal Lebaran atau Bukan Tegaskan Jabodetabek Masih PSBB Gubernur Anies

Maya Rosfi'ah

Bangsa Indonesia Punya Daya Rekat yang Begitu Kuat Sejak Masa Lalu kata Kiai Maman

Maya Rosfi'ah

DKI Siapkan Paket Kebijakan Induktif Permudah Pelaku Usaha Mikro di Tengah Pandemi Covid-19

Maya Rosfi'ah

Usai Kerusuhan, Hari Ini Pasar Tanah Abang Beroperasi Normal Lagi

Maya Rosfi'ah

Tolong Driver Ojol Tewas Tertimpa Baliho Cengkareng Teman Ojek Soal Pemeliharaan Papan Reklame

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment