Image default
Metropolitan

Jumlah Rombongan Kini Bisa Lebih Dari 5 Orang Anies Ubah Peraturan Gubernur Perjalanan Dinas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Perubahan terlihat pada pasal 5 Pergub tersebut soal jumlah rombongan. Dalam pasal 5, tepatnya pada ayat (2), disisipkan ayat (2a). Pada ayat (2), perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak diikuti lima orang termasuk pimpinan rombongan, atau sesuai dokumen pendukung.

Sedangkan pada ayat (2a), ketentuan jumlah rombongan seperti yang diatur pada ayat (2) bisa dikecualikan, dengan persetujuan tertulis dari Gubernur atau Sekretaris Daerah. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Mawardi menjelaskan, rombongan yang melakukan perjalanan dinas seperti misi budaya dan sepak bola, SKPD yang bersangkutan diperkenankan membawa anggota lebih dari lima orang. Tapi, komposisi jumlah orang yang diizinkan berangkat harus atas persetujuan Gubernur DKI Jakarta atau Sekda DKI.

"Apabila kayak sepak bola, misi budaya, nggak mesti sejumlah itu. Bisa lebih. Main bola kan minimal 11 orang. Harus ada persetujuan dari pimpinan. Misalnya Sekda, kalau pak Gubernur kan izinnya hanya eselon I dan II," ucap Mawardi saat dihubungi, Senin (2/12/2019). Berikut bunyi Pasal 5 Pergub tersebut. Pasal 5 (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan persyaratan:

A. perjalanan dinas/kegiatan sangat diperlukan bagi kepentingan negara/daerah; dan B. penggunaan biaya secara hemat, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. (2) Perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dokumen pendukung.

(2a) Ketentuan jumlah rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan persetujuan tertulis dart Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai tingkatannya. (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk hal hal yang sangat penting dan/atau tidak memungkinkan untuk ditinggalkan dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Berita Terkait

PDIP Heran Ongkos Formula E di Jakarta Lebih Mahal Dua Kali Lipat Dibanding Hongkong

Maya Rosfi'ah

5 Ruas Jalanan Ibu Kota Tergenang Hujan Deras Guyur Jakarta

Maya Rosfi'ah

5 Meter yang Mendadak Muncul di Kamar Mandi Rumah Warga di Jakarta Barat Penampakan Ular Kobra 1

Maya Rosfi'ah

Tolong Driver Ojol Tewas Tertimpa Baliho Cengkareng Teman Ojek Soal Pemeliharaan Papan Reklame

Maya Rosfi'ah

Berikut Detik-detik Peristiwanya Tukang Ojek Bakar Rumah Suami Sang Pacar Motif Asmara

Maya Rosfi'ah

Polisi Ungkap Efeknya Cairan Kimia yang Disiramkan menuju Pelajar di Jakbar Tergolong Berbahaya

Maya Rosfi'ah

Cerita Suami yang Bacok Istri di Tangsel karena Tak Tahan Dengar Pasangannya Selingkuh

Maya Rosfi'ah

Lehernya Dikalungi Celurit oleh Pelaku WNA Asal Yaman Jadi Korban Perampokan di Jatinegara

Maya Rosfi'ah

Polisi Fokus Bubarkan Kerumunan di Pemukiman Padat Penduduk Jakarta

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment