Image default
Nasional

Komisi IX DPR Cari Solusi Terbaik Terkait Polemik Pelantikan Konsil Kedokteran Indonesia

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan enam organisasi profesi kedokteran memprotes keputusan Presiden Jokowi mengangkat 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang baru terpilih karena tidak sesuai dengan rekomendasi usulan dari organisasi profesi. Terkait polemik itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar Melki Laka Lena mengatakan pihaknya akan segera membahas dan mencari jalan ke luar terbaik. "Kami berharap dialog, sinergi dan kerja sama pemerintah khususnya Kemenkes dengan KKI tetap berjalan baik walaupun ada dinamika semacam ini," imbuhnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan Komisi IX harus mendengar informasi lengkap dan kronologis dari sisi organisasi profesi dokter. "(Caranya dengan) Mengundang Rapat Dengar Pendapat Kemenkes terkait polemik ini dan melakukan kajian secara peraturan perundangan tentang KKI," kata Mufida. Sementara anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Anwar Hafid menyayangkan adanya konflik tersebut. Seharusnya di masa pandemi ini semua pihak saling bersinergi membantu satu sama lain.

"Sebaiknya dan seyogyanya antara organisasi asosiasi dan pihak pemerintah, dalam hal ini Menkes, mesti bersinergi. Kita sedang berhadapan dengan pandemi, (karenanya) butuh kerja sama bukan malah berkonflik," kata Anwar. Sebelumnya diberitakan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan enam organisasi profesi kedokteran memprotes Keputusan Presiden No 55/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Periode 2020–2025. Ketua IDI Daeng M Faqih menyebutkan mereka ingin segera audiensi dengan Presiden Jokowi untuk mendapatkan penjelasan mengapa anggota KKI yang baru terpilih tidak sesuai dengan rekomendasi usulan dari organisasi profesi.

Padahal kata Daeng, sesuai UU No.29 tahun 2004 Pasal 14, UU Praktek Kedokteran, penyusunan nama calon anggota KKI oleh Menteri Kesehatan harus berdasarkan usulan dari Organisasi dan Asosiasi. "Kita memang tidak ingin ini lebih gaduh, ini kan sudah gaduh, kawan kawan di bawah resah. Kami punya anggota sampai ke bawah semua memberikan dukungan reaksi kepada kami, kami masih memilih tahap pertama dialog untuk menjelaskan dan meminta solusi terbaik," ungkap Daeng saat konferensi pers, Senin (24/8/2020). Untuk mendapatkan kesempatan berdialog dengan Presiden Jokowi, Daeng menyebutkan pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada presiden.

"Kami akan bersurat dan menemui beliau. Kami berharap lebih cepat dan lebih baik," kata Daeng. Daeng juga memprotes pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyebut kalau usulan anggota KKI dari IDI dan enam asosiasi lainnya tidak memenuhi syarat. Menurut Daeng setelah ada usulan calon anggota yang tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatan Aparatur Sipil Negara, mereka telah melakukan perbaikan dan telah diajukan usulan nama baru.

"Kami meresposn pernyataan Kemenkes yang menyatakan usulan tidak lengkap. Kami sudah proses lama menteri baru juga sudah berproses dengan kita dan kita sudah jawab dengan usulan. Kami mengklarifikasi tidak tepat karena kami sudah memenuhi syarat," ucap Daeng. Wakil ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), drg. Ugan Gandar menambahkan mereka juga menyambut baik jika Menteri Kesehatan dan DPR ikut mengajak mereka diskusi menyelesaikan permasalahan ini. "Kalau bapak presiden dan menteri memanggil kami bahkan kami mengajukan RDP dengan DPR kami sangat senang. Saya rasa musyawarah dan dialag yang utama," ucap drg. Ugan.

Adapun lima organisasi profesi kedokteran lain yang ikut memprotes keputusan Jokowi terkait pemilihan anggota KKI baru adalah Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI).

Berita Terkait

Presiden Jokowi Dipastikan Tak Menggelar Open House Idul Fitri Besok

Maya Rosfi'ah

Singgung Keadilan Sudjiwo Tedjo Sarankan Berhenti Jadi Menteri buat Urus Film Kritik Erick Thohir

Maya Rosfi'ah

Pemerintah Tunjuk Laboratorium UI & Lembaga Eijkman Periksa Spesimen Corona

Maya Rosfi'ah

Semangatnya Satu Bendera Dibakar Satu Juta Bendera Berkibar Kader PDIP

Maya Rosfi'ah

Soal TPS buat UTBK SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming TVRI Belajar dari Rumah SMA

Maya Rosfi'ah

Tegaskan Istri Meninggal Bukan karena Corona Perawat Kehilangan Istri saat Diisolasi Kisah Adhitya

Maya Rosfi'ah

Jawaban TVRI SD Jika Edo Berlari Mengelilingi Lapangan Sebanyak 5 Kali Berapa Meter Edo Berlari

Maya Rosfi'ah

Daripada Pansos Nggak Jelas Dokter Tirta Ajak Influencer Gabung Jadi Relawan buat Lawan Covid-19

Maya Rosfi'ah

Pernah Sodorkan Beberapa Nama 7 Triliun Ngaku ‘Dijebak’ Dulu Maria Pauline Pembobol BNI Rp 1

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment