Image default
Nasional

KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Suap di Bakamla

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan suap pengadaan proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Dua tersangka itu antara lain Leni Marlena(LM)selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan dan Juli AmarMa'ruf (JMA)selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan. "LM dan JMA diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/6/2020).

KPK menetapkan Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla tahun 2016. Tak hanya Leni dan Juli, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Direktur Data Informasi Bakamla yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Udoyo dan Direktur Utama PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno. Kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016 yang menjerat sejumlah pihak termasuk Bambang Udoyo.

Dalam kasus tersebut, Bambang Udoyo telah divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi Militer Jakarta. Sementara Rahardjo Pratjihno prosesnya masih berjalan di pengadilan. Ia didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp63,8 miliar. Rahardjo memperkaya diri sendiri sebanyak Rp60,3 miliar dan memperkaya Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi, Direktur Utama PT Viva Kreasi Investindo yang juga mantan politikus PDIP sebesar Rp3,5 miliar.

Kasus ini bermula pada 2016. Saat itu terdapat usulan anggaran untuk pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp400miliar yang bersumber pada APBN P 2016 di Bakamla. Pada awalnya anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan. Meski demikian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Pada 16 Agustus 2016 ULP Bakamla mengumumkan Lelang Pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp399,8 miliar. Selanjutnya pada 16 September 2016 PT CMI Teknologi ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS. Dalam perjalanannya, pada awal Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan.

Meskipun anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan ini kurang dari nilai Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang. ULP Bakamla melakukan negosiasi dalam bentuk Design Review Meeting (DRM) antara Pihak Bakamla dan PT CMI Teknologi terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut. Negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi biaya untuk menyesuaikan antara nilai pengadaan dengan nilai anggaran yang disetujui atau ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta negosiasi waktu pelaksanaan.

Hasil negosiasi yaitu harga pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS menjadi sebesar Rp170,57 miliar dan waktu pelaksanaan dari 80 hari kalender menjadi 75 hari kalender. Pada 18 Oktober 2016, kontrak pengadaan ditandatangani Bambang Udoyo selaku PPK dan Rahardjo Pratjihno selaku Dirut PT CMI Teknologi dengan nilai kontrak Rp170,57 miliar termasuk PPN. Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBN P TA 2016 dan berbentuk lump sum atau pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu.

Para tersangka diduga menggelembungkan harga yang menyebabkannya kerugian keuangan negara sekitar Rp54 miliar.

Berita Terkait

Begini Penjelasan Kemlu RI Mengenai Keadaan WNI di Seluruh Wilayah AS

Maya Rosfi'ah

Kemendes Terima 3.542 Aduan Masyarakat Soal Bantuan Dana Desa Pada April-Mei 2020

Maya Rosfi'ah

Kini Divonis Mati Bunuh Suami Agar Bisa Lunasi Utang Rp 10 M Perjalanan Kasus Aulia Kesuma

Maya Rosfi'ah

Menkes Terawan Ingatkan agar Waspadai Penyakit Pasca Banjir

Maya Rosfi'ah

Selamat atas Prestasi Aparat Bapak Sindir Jokowi soal Penyerangnya Dituntut Ringan Novel Baswedan

Maya Rosfi'ah

Polri Ungkap Kronologi Bentrok Antar Warga Desa di Buton Sulawesi Tenggara

Maya Rosfi'ah

PSBB Kebijakan Paling Rasional dalam Atasi Covid-19 Deputi IV KSP

Maya Rosfi'ah

Priska Madelyn Harapkan Pandemi Segera Berakhir! Ulang Tahun ke-17

Maya Rosfi'ah

Pengacara Rizieq Shihab Sebut Imam Besar FPI Sabtu Ini Tiba di Indonesia demi Reuni PA 212

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment