Image default
Nasional

KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Suap di Bakamla

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan suap pengadaan proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Dua tersangka itu antara lain Leni Marlena(LM)selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan dan Juli AmarMa'ruf (JMA)selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan. "LM dan JMA diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/6/2020).

KPK menetapkan Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla tahun 2016. Tak hanya Leni dan Juli, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Direktur Data Informasi Bakamla yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Udoyo dan Direktur Utama PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno. Kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016 yang menjerat sejumlah pihak termasuk Bambang Udoyo.

Dalam kasus tersebut, Bambang Udoyo telah divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi Militer Jakarta. Sementara Rahardjo Pratjihno prosesnya masih berjalan di pengadilan. Ia didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp63,8 miliar. Rahardjo memperkaya diri sendiri sebanyak Rp60,3 miliar dan memperkaya Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi, Direktur Utama PT Viva Kreasi Investindo yang juga mantan politikus PDIP sebesar Rp3,5 miliar.

Kasus ini bermula pada 2016. Saat itu terdapat usulan anggaran untuk pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp400miliar yang bersumber pada APBN P 2016 di Bakamla. Pada awalnya anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan. Meski demikian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Pada 16 Agustus 2016 ULP Bakamla mengumumkan Lelang Pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp399,8 miliar. Selanjutnya pada 16 September 2016 PT CMI Teknologi ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS. Dalam perjalanannya, pada awal Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan.

Meskipun anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan ini kurang dari nilai Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang. ULP Bakamla melakukan negosiasi dalam bentuk Design Review Meeting (DRM) antara Pihak Bakamla dan PT CMI Teknologi terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut. Negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi biaya untuk menyesuaikan antara nilai pengadaan dengan nilai anggaran yang disetujui atau ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta negosiasi waktu pelaksanaan.

Hasil negosiasi yaitu harga pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS menjadi sebesar Rp170,57 miliar dan waktu pelaksanaan dari 80 hari kalender menjadi 75 hari kalender. Pada 18 Oktober 2016, kontrak pengadaan ditandatangani Bambang Udoyo selaku PPK dan Rahardjo Pratjihno selaku Dirut PT CMI Teknologi dengan nilai kontrak Rp170,57 miliar termasuk PPN. Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBN P TA 2016 dan berbentuk lump sum atau pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu.

Para tersangka diduga menggelembungkan harga yang menyebabkannya kerugian keuangan negara sekitar Rp54 miliar.

Berita Terkait

Ahmad Sahroni Minta Imigrasi Perbaiki Sistem Cegah Kasus Djoko Tjandra Terulang

Maya Rosfi'ah

Tiga Korban Banjir Bandang Lahat Selamat Akibat Nyangkut di Pohon Sawit Sempat Hanyut

Maya Rosfi'ah

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Maya Rosfi'ah

LAN Gelar Latsar CPNS dengan Protokol Kesehatan Secara Ketat Tetap Bekerja di Masa Pandemi

Maya Rosfi'ah

Jawaban Soal Bagaimana Proses Terjadinya Pencernaan Makanan dalam Sistem Alat Pencernaan Kita

Maya Rosfi'ah

Ini Alasannya Fadli Zon Terang-terangan Sebut Menkes Terawan Angkuh Hadapi Corona Di Mata Najwa

Maya Rosfi'ah

Wapres Ma’ruf Harap Karya-Karya Azyumardi Azra Bisa Menginspirasi Cara Berpikir Islam Wasathiyah

Maya Rosfi'ah

Menjelang Akhir Sebagai Wapres, Jusuf Kalla Bandingkan Bekerja di Era Jokowi dan SBY, Ini Bedanya

Maya Rosfi'ah

Selasa Besok, MK Bacakan Putusan Sengketa Hasil Pileg 2019

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment