Image default
Corona

KPK Terima Kemendikbud Beri Masukan Gaduhnya POP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendengarkan paparan terkait Program Organisasi Penggerak (POP), pada Kamis (30/7/2020) ini. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 1 jam pukul 12.00 13.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syafril dan Inspektur Jenderal Kemendikbud Chatarina M Girsang memaparkan tentang mekanisme dan tahapan yang telah dilakukan dalam program POP.

Sementara, empat pimpinan KPK, yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, beserta Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan, memberikan catatan dan masukan terkait POP, serta akan menindaklanjutinya dengan membuat kajian. Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, beberapa hal yang dibahas intens dalam pertemuan adalah terkait verifikasi calon pemenang; keterlibatan pemangku kepentingan lain, seperti BPKP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program. "Namun demikian, rekomendasi lengkap terkait program POP akan kami sampaikan setelah kami menyelesaikan kajian," kata Firli dalam keterangannya.

Kata Firli, KPK juga meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim komisi antikorupsi dalam menyelesaikan kajian. "Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK melakukan monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara," kata jenderal polisi bintang tiga itu. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan Mendikbud Nadiem Makarim telah menyurati pihaknya untuk menelaah POP. Nawawi mengatakan surat diterima KPK pada Jumat (24/7/2020) sore.

Menindaklanjuti permintaan yang dikirimkan Nadiem, lanjut Nawawi, KPK menugaskan Kedeputian Pencegahan untuk menelaah program yang dianggarkan sebanyak Rp595 miliar per tahun itu. "Kami telah meminta teman teman di deputi pencegahan untuk telaahannya," katanya. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mengawasi Program Organisasi Penggerak yang diluncurkan Kemendikbud.

Karena dikatakan Nawawi, salah satu tugas dan fungsi KPK yang diamanatkan dalam Pasal 6 huruf (c) UU 19/2019 adalah lembaga antirasuah ditugaskan untuk memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. "KPK akan mendalami program dimaksud, bisa dalam bentuk kajian sebagaimana yang dilakukan terhadap program program lain seperti BPJS, Prakerja, dan lain lain," kata Nawawi. Nawawi juga mengapresiasi sejumlah organisasi besar dalam dunia pendidikanyang memilih mundur dari program yang dianggarkan Kemendikbud sebesar Rp595 miliar per tahun itu.

Tiga organisasi yang mundur itu seperti, PGRI, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. "Saya juga sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan beberapa organisasi kemasyarakatan yang mengambil sikap 'mundur' dari keikutsertaan pada program dimaksud, dengan didasari bahwa program dimaksud masih menyimpan potensi 'yang tidak jelas'," katanya. Menurut Nawawi, langkah untuk mundur itu merupakan cerminan sikap hati hati dan wujud nilai pencegahan yang mendasari organisasi tersebut.

"Tentu lahir dari nilai nilai mndasar yang tumbuh dalam organisasi organisasi itu," kata dia. Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim meminta KPK ikut mengawasi Program Organisasi Penggerak yang diluncurkan Kemendikbud. Menurut Satriwan, anggaran ratusan miliar yang digunakan untuk program ini berpotensi penyimpangan jika tidak diawasi oleh penegak hukum.

"Kami juga minta KPK sebagai lembaga antirasuah melaksanakan fungsi pencegahan yang digunakan, potensi penyimpangan pasti ada dalam penggunaaan anggaran, kami minta KPK mempelototi, dan dilibatkan dalam penggunaan dan pelaporan anggaran," ujar Satriwan dalam konferensi pers secara daring, Jumat (24/7/2020). Untuk diketahui, Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan. Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih. Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang.

Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.

Berita Terkait

Riset Singapura Prediksi Corona di Indonesia Berakhir Oktober 2020 Kasus Positif Terus Meningkat

Maya Rosfi'ah

Jokowi Minta Jajarannya Siapkan Terobosan Baru buat Penanganan Covid-19 Setelah Marah-marah

Maya Rosfi'ah

Kisah Cewek Kirgizstan ‘Cinlok’ dengan Pria Lampung di Tengah Pandemi Corona

Maya Rosfi'ah

Warga Penerima Diimbau Tak Berkerumun di ATM Pemprov DKI Cairkan Dana KJP Plus Tiap Bulan

Maya Rosfi'ah

499 Positif & 45 Meninggal 81 Sembuh UPDATE Corona di Jawa Timur 15 April 2020

Maya Rosfi'ah

Ini Gejala yang Ditimbulkan Virus Corona Serang Saluran Napas & Pencernaan

Maya Rosfi'ah

Stok APD Bagi Tenaga Medis Tangani Pasien Corona di RSUP Persahabatan Masih Cukup

Maya Rosfi'ah

Puluhan Warga di Kabupaten Bogor Diminta Isolasi Mandiri Hadiri Tahlilan Korban Covid-19

Maya Rosfi'ah

Penerapan New Normal Bergantung Pada Kedisiplinan Masyarakat Hari Ini Hingga 4 Juni Anies

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment