Image default
Nasional

Masa Jabatan Presiden wajib Dibatasi Agar Tidak Memunculkan Otoritarian & Fasisme Perludem

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan Indonesia sudah tepat menerapkan aturan masa jabatan presiden dibatasi hanya untuk dua periode. Untuk satu periodenya, presiden menjabat selama lima tahun. Dia menjelaskan, apabila tidak ada pembatasan masa jabatan presiden maka akan menimbulkan pemerintahan yang otoriter.

"Masa jabatan presiden harus dibatasi agar tidak memunculkan otoritarian dan fasisme di Indonesia," kata dia. Menurut dia, pembahasan mengenai masa jabatan ini akan menjadi bola liar. Sebab, kata dia, pembahasan dapat berkembang ke berbagai macam topik pembicaraan.

Dia menjelaskan, Indonesia harus banyak belajar dari beberapa negara yang mengalami kemunduran dalam berdemokrasi. Dia menilai, kemunduran demokrasi itu terjadi ketika negara itu mengamandemen konstitusi dan memperluas kekuasaan eksekutif dengan cara mengubah pasal yang membatasi masa jabatan. "Kekhawatiran terbesar kami, soal masa jabatan ini akan jadi pembuka bagi lahirnya perluasan kekuasaan. Yang akhirnya malah makin fleksibel dengan masa jabatan presiden," katanya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan belum ada pembahasan mengenai masa jabatan Presiden tiga periode dalam rapat pimpinan MPR RI. "Jadi terkait dengan wacana jabatan presiden tiga kali sampai detik ini kita belum pernah membahasnya baik ditingkat pimpinan maupun di partai, Partai Golkar maksudnya. Itu tidak ada," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019). Bamsoet mengakui saat ini wacana tersebut memang berkembang di publik.

Pimpinan MPR, dia, saat ini sedang menampung aspirasi masyarakat soal amandemen terbatas UUD 1945. Bamsoet mengatakan secara pribadi dirinya menilai proses pemilihan presiden seperti saat ini sudah tepat dan benar. Sehingga tidak perlu lagi ada perubahan sistem pemilihan Presiden.

Namun demikian, apabila ada kehendak dan desakan publik masa jabatan presiden harus diubah, hal tersebut tentu akan menjadi kajian di MPR RI. "Kecuali ada desakan, mayoritas masyarakat menghendaki lain. Kan kita hanya menyiapkan wadah bagi seluruh aspirasi masyarakat bahwa ada wacana jabatan presiden tiga kali ya biasa aja itu tidak boleh dibunuh. Biarkan saja itu berkembang kita melihat respons masyarakat bagaimana. Ini kan tergantung aspirasi masyarakat," katanya. "MPR apa panjangannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kalau rakyat menghendaki masa kita bendung. Tapi yang pasti kalau meminta pendapat saya pribadi maupun Golkar saya nyatakan sampai ini kita di Golkar belum ada wacana itu dan menurut saya pribadi apa yang ada sekarang itu sudah pas," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan fraksi Partai NasDem mengusulkan jabatan Presiden menjadi 3 periode di dalam rencana amandemen terbatas UUD 1945. "Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," ungkapnya. Anggota Komisi III DPR RI tersebut menyebutkan PPP belum memikirkan usulan untuk mengubah masa jabatan presiden.

Saat ini, partainya itu ingin memperjuangkan rekomendasi MPR periode lalu, yakni menghidupkan kembali GBHN.

Berita Terkait

Polisi Amankan 95 Travel Gelap Pembawa Pemudik dalam Waktu 4 Jam Gelar Operasi

Maya Rosfi'ah

Ini 5 Poin Penting Isi Pidato Hari Guru Nadiem Makarim 25 November 2019

Maya Rosfi'ah

Pengacara Rizieq Shihab Sebut Imam Besar FPI Sabtu Ini Tiba di Indonesia demi Reuni PA 212

Maya Rosfi'ah

Ma’ruf Amin Dampingi Jokowi Buka Munas Ulama dan Konferensi Besar NU di Banjar

Maya Rosfi'ah

dan Panduan Secara Offline Cara Daftar Online Kartu Prakerja Gelombang 4 di www.prakerja.go.id

Maya Rosfi'ah

Materi Karung Terdampar Senin 11 Mei 2020 Jawaban Soal TVRI SD Kelas 1-3 Belajar Dari Rumah

Maya Rosfi'ah

Pengemudi Ojol Diminta Bertanggung Jawab atas Kesehatan Diri Sendiri di Masa Pandemi Covid-19

Maya Rosfi'ah

DPRD DKI Minta Dinkes DKI Tak Abai Soal Ancaman DBD Di Tengah Wabah Corona

Maya Rosfi'ah

Pernyataan ICW yang Sebut Jokowi Sponsor Kehancuran KPK Dinilai Kasar & Tak Etis

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment