Image default
Nasional

Moeldoko Minta LKPP & BPKP Perkuat Pendampingan Badan Pelaksana Kartu Prakerja

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) senantiasa memperkuat upaya pendampingan terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja. Hal itu disamapikan Moeldoko dalam rapat bersama dengan LKPP, BPKP dan Badan Pelaksana Kartu Prakerja di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2020). “Pendampingan dalam proses pelaksanaan Kartu Prakerja oleh LKPP dan BPKP untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, pelaksanaan program Kartu Prakerja saat ini sudah direfocusing menjadi program semi bansos sesuai amanat Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta mengalami Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19. Pada awalnya, program didesain untuk fokus pada peningkatan kompetensi dan produktivitas calon tenaga kerja muda. Namun, karena situasi pandemi Covid 19, anggaran Kartu Prakerja menjadi semi bantuan sosial.

Kartu Prakerja juga diberikan atau diutamakan untuk pemberian insentif langsung kepada para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pendapatannya akibat pandemi. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menegaskan kesiapannya untuk mendampingi Badan Pelaksana Kartu Prakerja ( Project Management Officer /PMO) mengatakan, sangat mendukung program Kartu Prakerja dijalankan tepat sasaran bagi masyarakat. Ia akan menegaskan bahwa pendampingan program kartu prakerja agar pelaksanaan program itu dijalankan transparan dan senantiasa terjaga akuntabilitasnya.

Penegasan serupa disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Yusuf bahkan menegaskan kesanggupannya mengawal program prioritas pemerintah ini agar Badan Pelaksana Kartu Prakerja tidak salah langkah. "Kami akan melakukan mitigasi risiko terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja sehingga dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik,” ujarnya. Direktur Komunikasi Badan Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Ruki mengucapkan berterima kasih atas dukungan LKPP dan BPKP terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja.

“Kami akan memastikan pemenuhan tata kelola sesuai dengan Permenko nomor 3 tahun 2020 dan Permen nomor 25 tahun 2020” kata Panji. Menurut Panji, pendampingan dari BPKP dan LKPP merupakan bukti kolaborasi nyata antara lembaga pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid 19. Seperti diketahui, Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp20 triliun untuk biaya pelatihan dan insentif bagi sebanyak 5,6 juta penerima Kartu Prakerja. Peserta yang lolos program tersebut akan mendapat insentif senilai total Rp3,55 juta yang terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pascapelatihan senilai Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Kemudian, ada pula insentif setelah mengisi survei sebanyak 3 kali masing masing sejumlah Rp50.000.

Berita Terkait

Selasa 28 April 2020 Jawaban Soal Urutkan Pecahan dari Kecil menuju Besar Belajar dari Rumah TVRI SMP

Maya Rosfi'ah

Perintah Jokowi kepada Kapolri Idham di Balik Penangkapan Djoko Tjandra

Maya Rosfi'ah

Novel Baswedan Heran Ada Jenderal Polisi Bintang 2 Ikut Membela Terdakwa

Maya Rosfi'ah

Jaksa Agung Tidak Tahu Status Kewarganegaraan Djoko Tjandra

Maya Rosfi'ah

DKI Jakarta Jadwal Salat Semarang hingga Medan Bekasi Surabaya Selasa 24 Maret 2020

Maya Rosfi'ah

Butuh Sosok Komprehensif untuk Daya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan

Maya Rosfi'ah

Peternakan Bebas Kandang Jadi Tren Baru yang Diklaim Tak Menyiksa Hewan

Maya Rosfi'ah

Harus Ada Laporan dari Korban Usut Penyebaran Data Pribadi Pasien Corona Polri

Maya Rosfi'ah

Bukan Obat buat Covid-19 Mereknya Bio Nuswa BPOM Beri Penjelasan soal Klaim Hadi Pranoto

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment