Image default
Nasional

Perppu Pilkada Luput Mengatur Soal Anggaran Perludem

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang. Menurut dia, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu tidak mengatur anggaran di Pilkada.

Adanya penundaan itu, kata dia, diperlukan aturan soal pengelolaan dana pilkada. Apalagi, mewabahnya pandemi coronavirus disease 2019 (Covid 19), dipastikan kondisi ekonomi negara menjadi tidak normal. “Perppu Pilkada luput mengatur satu hal penting terkait pelaksanaan Pilkada, soal anggaran pelaksanaan pilkada. Perlu penegasan dan pengaturan mekanisme pengelolaan dana untuk biaya pilkada yang sudah dianggarkan sebelumnya,” kata dia, dalam keterangannya, Jumat (8/5/2020). Dia menjelaskan, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu hanya mengatur tiga hal pokok yang dituangkan dalam satu pasal perubahan dan dua pasal tambahan.

Satu pasal perubahan mengatur kemungkinan dilaksanakannya Pilkada lanjutan apabila terjadi bencana nonalam. Sedangkan, dua pasal tambahan mengatur ditundanya Pilkada hingga Desember 2020 akibat pandemi Covid 19, serta kewenangan KPU dalam menunda dan melanjutkan Pilkada. Dia menambahkan, Perppu Pilkada seharusnya mengatur tentang kepastian tercukupi anggaran pilkada pasca penundaan.

Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan kurangnya dana pilkada dari anggaran yang sebelumnya telah disepakati. "Jika nanti anggaran pilkada yang sudah disiapkan sebelumnya mengalami kekurangan, Perppu ini diharapkan mampu menjawab sumber uang dari mana untuk menutupi kekurangan tersebut. Tetapi, hal itu justru luput dari pengaturan di dalam Perppu," tambahnya. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunda tahapan pilkada serentak 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02 Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020. Dalam surat tersebut, penundaan Pilkada Serentak 2020 sebagai respons perkembangan penyebaran virus corona (covid 19) di mana pemerintah Indonesia telah menetapkan sebagai bencana nasional. Penundaan Pilkada 2020 membuat terhentinya empat tahapan pilkada yang sedang berlangsung dan tersusun.

Keempat tahapan tersebut, yaitu: pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP), pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu menjadi dasar hukum penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dan akan dilaksanakan pada Desember 2020.

Berita Terkait

Pemerintah Tunjuk Laboratorium UI & Lembaga Eijkman Periksa Spesimen Corona

Maya Rosfi'ah

Kami Serahkan menuju Presiden Soal Kursi Wakil Menteri PPP

Maya Rosfi'ah

Teror Terhadap Aktivis Anti Korupsi Tidak Pernah Diungkap Novel Baswedan

Maya Rosfi'ah

Bawa Helm Sendiri Asosiasi Ojol Buat Protokol Bonceng Penumpang buat Bersiap Hadapi New Normal

Maya Rosfi'ah

ICW Harap Kejagung Pecat Jaksa Pinangki

Maya Rosfi'ah

Peringatan Gelombang Tinggi Jumat 5 Juni 2020 Capai 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia BMKG

Maya Rosfi'ah

Operasi Pengurangan Live Streaming TVRI Belajar dari Rumah SD Kelas 1-3 Selasa 2 Juni 2020

Maya Rosfi'ah

Begini Kata Ahli Herbal Unair Ampuhkah Kunyit & Jahe buat Tangkal Virus Corona

Maya Rosfi'ah

Hari Lingkungan Hidup Sedunia Menginspirasi Pemerintah & Masyarakat Menjaga Alam

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment