Image default
Nasional

PSBB Kebijakan Paling Rasional dalam Atasi Covid-19 Deputi IV KSP

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro sebut opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah kebijakan paling rasional dalam mengatasi penyebaranCovid 19. Kebijakan PSBB sendiri tercantum pada Undang Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. PSBB ini diambil untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun gugus tugas dalam percepatan penanaganan Covid 19.

Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Gedung BNPB pada Rabu (1/4/2020) siang. "Mengapa kebijakan PSBB ini diterbitkan? Karena pilihan ini yang paling rasional dalam percepatan penanganan Covid 19," ujar Juri yang dikutip dari siaran langsung YouTube BNPB Indonesia. Juri menyebut dalam mengambil opsi PSBB pemerintah telah mempertimbangkannya dari semua aspek.

"Di samping pertimbangan penyelamatan warga negara dari wabah Covid 19, juga terdapat pertimbangan yang menyangkut karakteristik bangsa ini," imbuhnya. "Yakni dengan banyaknya pulau pulau yang tersebar di nusantara serta jumlah penduduk atau pertimbangan demografi yang begitu besar, "Serta pertimbangan terkait dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat," sambung Juri.

Adapun pembatasan sosial berskala besar yang dimaksud yakni pembatasan kegiatan penduduk seperti bekerja, belajar, beribadah di rumah, serta pembatasan kegiatan di fasilitas umum. "Bukankah pembatasan seperti hal yang saya sampaikan sudah dilaksanakan?" ujar Juri. "Memang benar namun saat peraturan pemerintah ini diterbitkan presiden meminta PSBB ini dapat dilakasnakan lebih tegas, efektif, koordinasi,dan disiplin," tegasnya.

"Sehingga ada daar hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah serta gugus tugas untuk mengambil kebijakan kebijakan yang dianggap penting dalam pembatasan lalu lintas arus orang maupun barang dan kegiatan lainnya," jelasnya. Juri Ardiantoro menjelaskan terkait mekanisme diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di suau daerah. Ia mengungkapkan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat melaksanakan PSBB untuk upaya mencegah penyebaran virus corona (Covid 19).

"Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan PSBB ini dijalankan oleh wilayah di mana penyebaran wabah Covid 19 ini terjadi," ujarnya. "Oleh karena itu ada mekanisme yang harus ditempuh jika daerah ingin menerapkan PSBB,"imbuhnya. Pertama kata Juri, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu dengan persetujuan menteri kesehatan.

Artinya tidak semua daerah dapat atau harus menerapkan PSBB ini. Karena PSBB ini harus didasarkan pada pertimbangan yang lengkap, komperhensif menyangkut epidemologis, besarnya ancaman, efektivitas dukungan sumber daya, dan teknis operasional,. Serta pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

"Jadi PSBB ini harus memenuhi kriteria kriteria yan tidak sederhana," kata Juri. "Misalnya adanya jumlah kasus postif atau jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat yang menyebar secara cepat ke beberapa wilayah," jelasnya. Serta, lanjut Juri, ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di negara atau wilayah lain.

Adapun yang dapat mengajukan penerapan PSBB ke menteri kesehatan yakni kepala daerah setempat baik gubernur, bupati maupun wali kota. Kemudian Menkes akan meminta pertimbangan dari ketua pelaksana gugus tugas apakah daerah itu disetujui untuk menetapkan PSBB. ini. Juri juga mengatakan gugus tugas melalui ketua pelaksananya juga dapat mengusulkan penerapan kebijakan PSBB kepada menteri kesehatan. "Jika PSBB telah ditetapkan oleh Menkes maka pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang di atur UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan," ungkapnya.

Yakni apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, apa yang menjadi tanggung jawab dan yang harus diberikan oleh pemerintah. PSBB ini harus diselengggarakan secara terkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sebelumnya,Presiden Joko Widodo mengumumkan pemerintah memilih opsiPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)untuk menghambat laju penyebaranCovid 19(virus corona) di Indonesia.

Jokowi menyampaikan sikap pemerintah ini dalam konferensi pers, di Istana Bogor pada Selasa (31/3/2020) (*)

Berita Terkait

Akademisi Minta DPR Ikut Kritisi Perpres Tugas TNI Tangani Terorisme

Maya Rosfi'ah

Pembatalan Tiket Bisa Dilakukan Online PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta di Tengah Corona

Maya Rosfi'ah

Lucinta Luna Dapat Fasilitas Layak Mendekam di Sel

Maya Rosfi'ah

Kemendagri Apresiasi Sikap Positif Anies Baswedan Saat Tanggapi Pernyataan Tito Karnavian

Maya Rosfi'ah

Aspataki Dorong Pemda Laksanakan Permenaker untuk Pekerja Migran Indonesia

Maya Rosfi'ah

Ini Kata Suami & Pemkab Istri Keguguran & Patah Tulang Viral Kejadian Tertimpa Pohon di Sleman

Maya Rosfi'ah

VIRAL Video Ibu-ibu Pembeli Bentak & Maki Anggota TNI karena Tak Terima Diingatkan Memakai Masker

Maya Rosfi'ah

Bupati Bengkalis Diperiksa Penyidik KPK Soal Korupsi Jalan

Maya Rosfi'ah

Bisik-bisik Prabowo Subianto & Ridwan Kamil saat Bertemu di Pernikahan

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment