Image default
Metropolitan

Sekda DKI Tidak Menggunakan Kata ‘Reklamasi’ Tapi ‘Perluasan Daratan’ Kawasan Ancol

Belakangan ini ramai pro dan kontra soal reklamasi kawasan Ancol. AnggotaKomisi B DPRD DKI JakartaGilbert Simanjuntaksebelumnya menyebut kata reklamasikawasan Ancol yang tidak masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depo Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur. "Kalau Perdanya belum keluar tapi mereka maureklamasikan nggak bisa," jelas Gilbert.

Sementara itu, dilansir Kompas.com, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menggunakan kata perluasan daratan untuk kawasan Ancol. Dia mengatakankonsep perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi berbeda dengan konsep reklamasi pulau yang telah dicabut izinnya. "Sudah ada lebih dahulu dan terpisah dari reklamasi yang akhirnya dibatalkan," kata Saefullah dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurut Saefullah, perluasan kawasan Ancol bertujuan untuk menyediakan kawasan rekreasi bagi masyarakat. "Perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi, kita mengutamakan kepentingan publik," ujar dia. Selain itu, lanjut Saefullah, perluasan kawasan Ancol juga bertujuan untuk menampung tanah hasil pengerukan 5 waduk dan 13 sungai di wilayah DKI Jakarta. Proses pengerukan itu telah dilaksanakan sejak tahun 2009.

"Tanah hasil pengerukan tersebut ditumpuk di pantai utara Jakarta tepatnya d wilayah Ancol Timur dan Ancol Barat, menempel langsung dengan area yang dikelola Taman Impian Jaya Ancol," ungkap Saefullah. "Penumpukan tanah tersebut pada akhirnya akan membentuk area tersebut karena proses pemadatan yang dilakukan untuk menjaga agar tanah tidak tercecer ke dasar laut secara tidak teratur," lanjut dia. Baca juga: Kecewa Anies Terbitkan Izin Reklamasi Ancol, Relawan Ancam Gelar Demo Besar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi. Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar. Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu yang diterima Kompas.com. Kepgub ini juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan. Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulis Kepgub itu. Ia mengaku bingung karena selama rapat bersama, PT Pembangunan Jaya Ancol tak pernah mengungkapkan hal tersebut. "Makanya kita juga bingung tiba tiba itu sudah ada Kepgubnya. Itu kan proses lama, dari Februari," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2020).

Namun meski Kepgub sudah terbit, menurutnya prosesreklamasitidak bisa langsung dikerjakan. Sebab dasar hukum pembangunan proyekreklamasiberupa Peraturan Daerah (Perda) masih belum diterbitkan. Pihak pengembang harus menunggu Perda soalreklamasitersebut dikeluarkan oleh Bapemperda DPRD DKI.

Politikus PDIP ini juga menyebutreklamasikawasan Ancol tidak masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depo Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur. "Kalau Perdanya belum keluar tapi mereka maureklamasikan nggak bisa," jelasnya. "Mereka harus nunggu dulu Perdanya. Dikeluarkan nggak nih nanti dari Bapemperda. kita nggak tahu nih masuk dalam Perda prioritas atau nggak," kata dia.

Berita Terkait

Kirana Larasati Beri Pesan Buat Anies Baswedan Keluhkan Proyek Trotoar Jakarta Tak Segera Rampung

Maya Rosfi'ah

Low Explosive Pemilik Mobil yang Jadi Target Mempunyai Perusahaan Swasta UPDATE Ledakan di Menteng

Maya Rosfi'ah

Ada Luka Tusuk Diduga Dibunuh Ayah Sendiri Kasus Bocah 5 Tahun Ditemukan Tewas di Tangerang

Maya Rosfi'ah

Saat Erwin & Vino Menenangkan Jalan Ahmad Dahlan dengan Musik

Maya Rosfi'ah

Begini Suasananya Melihat Penyemprotan Disinfektan di Jalan-jalan Jakarta Pusat

Maya Rosfi'ah

Berikut Detik-detik Peristiwanya Tukang Ojek Bakar Rumah Suami Sang Pacar Motif Asmara

Maya Rosfi'ah

Netter Masih Cari Keberadaan Fino kisah di Balik Bocah yang Sering Menginap di McDonald’s Sarinah

Maya Rosfi'ah

Makan Opor dan Rendang Saat Lebaran, Wanita Ini Bakar Lemak saat Car Free Day

Maya Rosfi'ah

Belum Ada Tersangka, Polisi Sebut Kasus Dugaan Korupsi Dana Kemah Kemenpora Masih dalam Proses

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment