Image default
Nasional

Selasa Besok, MK Bacakan Putusan Sengketa Hasil Pileg 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) 2019. Sidang pembacaan putusan perkara PHPU untuk Pileg akan digelar di ruang sidang MK di Gedung MK, Jakarta Pusat, mulai Selasa (6/8/2019) Jumat (9/8/2019). "MK akan memutus seluruh perkara PHPU pada Selasa Jumat (6 9/8/2019), mulai pukul 08.00 di ruang sidang Pleno MK," ujar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2019).

Untuk diketahui, pembacaan putusan itu dilakukan setelah hakim konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). RPH digelar secara tertutup mulai dari 31 Juli hingga 5 Agustus 2019. Dalam RPH, hakim konstitusi akan memutuskan gugatan permohonan sengketa PHPU Pileg 2019 dapat dikabulkan atau tidak. Pada persidangan PHPU Pileg 2019, MK telah menerima 260 permohonan sengketa pileg, namun hanya 122 perkara yang dilanjutkan. Sementara 58 perkara ditolak di sidang putusan sela beberapa waktu lalu. Penolakan perkara ini didominasi alasan permohonan dan petitum yang diajukan tidak sesuai.

Sementara, 80 perkara yang tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil. Puluhan perkara yang tidak memenuhi syarat itu akan langsung diputus pada sidang pembacaan putusan. Sebelumnya, Fajar Laksono, menegaskan putusan hakim konstitusi pada perkara PHPU untuk pileg bersifat final dan mengikat. Sehingga, kata dia, apabila terdapat pihak yang merasa tidak diuntungkan dari putusan tersebut maka tidak dapat mengajukan banding atau upaya hukum lanjutan.

"Kalau ditolak ya berarti sudah final and binding. Mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima dan wajib dijalankan," kata Fajar Laksono, saat dikonfirmasi, Rabu (31/7/2019). Sementara itu, apabila sudah terdapat putusan MK, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku lembaga penyelenggara pemilu sudah dapat menindaklanjuti putusan tersebut. Adapun, tindaklanjut putusan itu berupa penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih periode 2019 2024.

"Putusan MK ini bisa menjadi acuan bagi KPU untuk menetapkan pasangan yang meraih kursi dan kemudian mengusulkan waktu pelantikan," kata dia.

Berita Terkait

Perintah Jokowi kepada Kapolri Idham di Balik Penangkapan Djoko Tjandra

Maya Rosfi'ah

Sandiaga Uno Beri Tanggapan ‎Banyak Survei Soal Prediksi Berakhirnya Covid-19 di Indonesia

Maya Rosfi'ah

Lucinta Luna Dapat Fasilitas Layak Mendekam di Sel

Maya Rosfi'ah

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Maya Rosfi'ah

Komisi VI Sarankan Pemerintah Buat Program Ruralisasi Setelah Pandemi Covid-19

Maya Rosfi'ah

dari Mendaftar Kader hingga Resmi Jadi Bakal Calon Wali Kota Perjalanan Gibran Menuju Pilkada Solo

Maya Rosfi'ah

Program Kartu Prakerja wajib Disesuaikan Kondisi Masyarakat Sandiaga Uno

Maya Rosfi'ah

Prabowo Megawati Bertemu, Jimly: Itu Sinyal Move On

Maya Rosfi'ah

Akademisi Minta DPR Ikut Kritisi Perpres Tugas TNI Tangani Terorisme

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment