Image default
Bisnis

Sri Mulyani Setuju Tarif Iuran BPJS Kesehatan Dikaji Ulang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi usulan adanya kenaikan tarif iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) guna menambal defisit yang terus berulang hingga diperkirakan menyentuh Rp. 28 triliun. "Kalau semua (langkah perbaikan) sudah dilakukan tetap kita harus review masalah tarif karena perbaikan sistem salah satu fondasi pentingnya juga. Keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut untuk berbagai segmen masyarakat yang ikut BPJS," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (30/7/2019). Menurutnya, tarif iuran BPJS Kesehatan perlu didasarkan pada segmen penerima manfaat, di mana besaran antar kelas tak sama termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

"Ada yang kelompok 1,2,3 ada yang kelompok ASN, TNI, Polri, ada kelompok swasta yang dihitung berdasarkan Take Home Pay (THP) nya dan masyarakat umum yang berasal dari penerima gaji upah non tetap itu," jelasnya. Dia melanjutkan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan perlu menata berapa penerimaan dan pengeluaran yang perlu ditangani pemerintah secara baik. Termasuk menunjukan profil risiko peserta, berapa iuran yang harus dibayar dan manfaat apa yang didapat. "Kalau untuk operasi seperti apa saja, bagaimana prosedurnya, benefit mana saja yang harus masuk tanggungan BPJS dan mana limit atasnya, itu semua PR yang harus ditetapkan oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan dan juga peranan Kemendagri karena Pemda sekarang diminta peranan yang lebih aktif, agar BPJS bisa beri manfaat maksimal pada masyarakat tetapi juga sustainable dari sisi keuangan," tegasnya.

Terkait penalangan defisit BPJS Kesehatan oleh pemerintah, Kemenkeu telah melakukan pembayaran dana talangan hingga Desember 2018. Pihaknya juga telah membayarkan iuran segmen penerima bantuan iuran (PBI) hingga 12 bulan. "Sudah kita bayarkan bahkan untuk tahun ini sudah kita bayarkan lunas hingga bulan 12. Untuk TNI, Polri juga sudah kita bayarkan, bahkan untuk 3 4 tahun berturut turu beri tambahan injeksi kepada BPJS kesehatan, selain PBI tadi," pungkasnya.

Berita Terkait

5 Triliun dari BPJS Kesehatan Menkeu Ancam Tarik Suntikan Dana Rp 13 Jika Iuran Batal Naik

Maya Rosfi'ah

Bisnis Obat Resep DVL Tumbuh 31 Persen di Tengah Pandemi Covid-19

Maya Rosfi'ah

Buka Gerai di Central Park, Timberland Perkenalkan Sepatu Dari Bahan Daur Ulang Plastik

Maya Rosfi'ah

Ada Aksi Massa, Rupiah Tembus ke Rp 14.500 Per Dollar AS

Maya Rosfi'ah

Organisasi Mahasiswa Didorong buat Tingkatkan Peran dalam Pemberdayaan Ekonomi

Maya Rosfi'ah

Contek Cara Banananina Beriklan Hemat di Medsos Kian berhasil di Tahun ke-10

Maya Rosfi'ah

Direktur Niaga Garuda Indonesia Belum Tahu Ignasius Jonan akan Jadi Atasan

Maya Rosfi'ah

Menko Luhut Tegaskan Belum Ada Kerja Sama Antara Ping An Insurance dengan BPJS Kesehatan

Maya Rosfi'ah

Angkasa Pura Logistik Sewa Pesawat ATR 72-500F Pelita Air Kembangkan Bisnis Kargo

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment