Image default
Bisnis

Sri Mulyani Setuju Tarif Iuran BPJS Kesehatan Dikaji Ulang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi usulan adanya kenaikan tarif iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) guna menambal defisit yang terus berulang hingga diperkirakan menyentuh Rp. 28 triliun. "Kalau semua (langkah perbaikan) sudah dilakukan tetap kita harus review masalah tarif karena perbaikan sistem salah satu fondasi pentingnya juga. Keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut untuk berbagai segmen masyarakat yang ikut BPJS," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (30/7/2019). Menurutnya, tarif iuran BPJS Kesehatan perlu didasarkan pada segmen penerima manfaat, di mana besaran antar kelas tak sama termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

"Ada yang kelompok 1,2,3 ada yang kelompok ASN, TNI, Polri, ada kelompok swasta yang dihitung berdasarkan Take Home Pay (THP) nya dan masyarakat umum yang berasal dari penerima gaji upah non tetap itu," jelasnya. Dia melanjutkan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan perlu menata berapa penerimaan dan pengeluaran yang perlu ditangani pemerintah secara baik. Termasuk menunjukan profil risiko peserta, berapa iuran yang harus dibayar dan manfaat apa yang didapat. "Kalau untuk operasi seperti apa saja, bagaimana prosedurnya, benefit mana saja yang harus masuk tanggungan BPJS dan mana limit atasnya, itu semua PR yang harus ditetapkan oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan dan juga peranan Kemendagri karena Pemda sekarang diminta peranan yang lebih aktif, agar BPJS bisa beri manfaat maksimal pada masyarakat tetapi juga sustainable dari sisi keuangan," tegasnya.

Terkait penalangan defisit BPJS Kesehatan oleh pemerintah, Kemenkeu telah melakukan pembayaran dana talangan hingga Desember 2018. Pihaknya juga telah membayarkan iuran segmen penerima bantuan iuran (PBI) hingga 12 bulan. "Sudah kita bayarkan bahkan untuk tahun ini sudah kita bayarkan lunas hingga bulan 12. Untuk TNI, Polri juga sudah kita bayarkan, bahkan untuk 3 4 tahun berturut turu beri tambahan injeksi kepada BPJS kesehatan, selain PBI tadi," pungkasnya.

Berita Terkait

RUU Ciptaker Bisa Hilangkan Tumpang Tindih Regulasi yang Selama Ini Hambat Investasi Ekonom

Maya Rosfi'ah

Irfan Hakim & Omesh Prihatin Dengan Kasus Bandung Makuta

Maya Rosfi'ah

Minimarket Siasati Pandemi dengan Layanan Drive Thru

Maya Rosfi'ah

WhatsApp 08122-123-123 atau Login www.pln.co.id Ini Langkah Dapatkan Token Gratis PLN Juli 2020

Maya Rosfi'ah

Indonesia Akan Tiru Dua Negara Maju Ini buat Atasi Kesenjangan Usaha Besar & Kecil

Maya Rosfi'ah

Kronologi Nasabah Bank Mandiri Mengaku Kehilangan Dana Rp 800 Triliun, Ternyata Nasabah Kredit Macet

Maya Rosfi'ah

Operasional Bandara di Yogyakarta Tetap Normal Gunung Merapi Meletus

Maya Rosfi'ah

Bisnis Logistik di Jakarta Merugi Dampak Banjir

Maya Rosfi'ah

Menteri Sri Mulyani akan Sampaikan Risiko PPh Badan Penghasilan Diturunkan ke Presiden

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment