Image default
Metropolitan

Terkait Reklamasi, Pemprov DKI Diminta Berikan Kepastian dan Keadilan Hukum

Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengungkapkan,Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat bersikap adil dan memberikan kepastian hukum terkait polemik proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Apalagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menetapkan bahwa hanya ada 4 pulau dari rencana 17 pulau reklamasi yang dilanjutkan pengembangannya. "Keputusan pemerintah DKI harus memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak. Investor, konsumen dan pengembang juga butuh hal itu karena proyek ini secara hukum memiliki legalitas yang kuat ketika dibangun," ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (20/6/2019).

Menurut Sekretaris Fraksi PDIP tersebut, untuk menciptakan kepastian terhadap pembangunan dan pengelolaan pantai kita, pantai maju dan pantai bersama (nama baru pulau C, D dan G), pemerintah DKI harus segera mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda). Saat ini sudah rancangan Raperda sebagai dasar hukumnya. Gembong mengungkapkan, Raperda pertama soal Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil (RZWP3K) hanya tinggal menunggu pengesahan. Sementara Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) masih mengalami perdebatan.

"Jika aturan tersebut disahkan, maka Pemprov DKI mempunyai landasan hukum. Ini akan memberikan kepastian hukum secara adil bagi pelaku usaha dan masyarakat," katanya lagi. Menurut Gembong, Gubernur DKI Anies Baswedan sebaiknya segera menyelesaikan polemik yang berkembang terkait penerbitan IMB di pantai Kita dan pantai Maju. "Awalnya Gubernur Anies menetapi janjinya tidak melanjutkan proyek reklamasi. Namun, ternyata Pemprov mengutus Jakpro. Ini tidak akan terjadi polemik kalau pemerintah tidak tegas. Makanya, pemerintah harus tegas dengan menerbitkan regulasi," sambung Gembong.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah mengatakan, selama ini pengembang proyek reklamasi sudah membayar kontribusi tambahan agar bisa membangun. Karena kontribusi sudah terlanjur diserahkan, tentunya pengembang harus diijinkan untuk membangun proyeknya. "Kasihan dong orang sudah nyumbang buat infrastruktur DKI, ada yang waduk, bikin tanggul, bikin jalan inspeksi. Itukan enggak mungkin hilang," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/6/2019). Menurut Saefullah, kontribusi tambahan telah dikonversi menjadi pembangunan. Ia mengatakan DKI tak lagi memerlukan aturan soal kontribusi tambahan karena Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) sudah dicabut.

"Hanya Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil (RZWP3K) yang akan dikembalikan ke DPRD DKI Jakarta," katanya.

Berita Terkait

Istri Ingin Suaminya Tetap Diproses Hukum Meski Berpotensi Bebas Ditusuk Berkali-kali

Maya Rosfi'ah

9.642 Kendaraan Diminta Putar Balik menuju Jakarta Hendak Mudik

Maya Rosfi'ah

1.147 Warga Cipinang Mengungsi Akibat Banjir

Maya Rosfi'ah

Pelaku Penyiraman Air Keras di Kawasan Jakbar Ternyata Sudah Lakukan Aksinya 4 Kali

Maya Rosfi'ah

Kendaraan Pribadi Terpaksa Melintas di Jalur Busway Aksi Demo di Thamrin Tower

Maya Rosfi'ah

Pesan Jokowi ‎untuk Usman, Pedagang yang Jualannya Dijarah Perusuh 22 Mei

Maya Rosfi'ah

Polda Metro Jaya Pagi Ini Bakal Merilis Misteri Kematian Editor Metro TV Yodi Prabowo

Maya Rosfi'ah

Mahasiswa Binus Ditemukan Tewas di Kampusnya, Diduga Bunuh Diri

Maya Rosfi'ah

Untung Ada Emergency Button Hampir Jadi Korban Jahat Sopirnya VIRAL Wanita Naik GrabCar Sendirian

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment