Image default
Nasional

Upaya PDIP Menempuh Jalur Hukum Dinilai Tindakan Tepat Bendera Dibakar

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, upaya PDI Perjuangan menempuh jalur hukum perihal pembakaran bendera merupakan tindakan tepat. Menurut Karyono, upaya menempuh jalur hukum yang dilakukan PDIP merupakan pilihan terbaik ketimbang dibalas dengan aksi jalanan. "Respons PDIP dalam menyikapi aksi pembakaran bendera dengan menempuh jalur hukum sudah tepat," kata Karyono, Jumat (26/6/2020).

"Menempuh jalur hukum merupakan pilihan terbaik bagi PDIP dalam menyikapi aksi pembakaran bendera daripada membalas dengan aksi jalanan," tambahnya. Karyono menyebut, sebagai partai yang sudah malang melintang dalam pergulatan politik nasional, PDIP tentu berpengalaman dalam menghadapi tantangan. Terlebih, PDIP sudah teruji mampu melewati tantangan yang lebih berat saat menghadapi tekanan rezim orde baru.

"Berangkat dari pengalaman itu tentu semakin mendewasakan PDIP dalam menghadapi setiap gejolak yang datang," ucap Karyono. Selain itu, Karyono mengatakan, sikap untuk menempuh jalur hukum dalam merespons aksi penolakan yang disertai pembakaran bendera itu, menunjukkan PDIP sudah mencium adanya provokasi. "(Ada oknum,red) yang mencoba membenturkan PDIP dengan umat islam dengan memanfaatkan isu penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diframing secara sistematis," jelasnya.

Aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP) dalam demo penolakan RUU Haluan Idologi Pancasila (HIP) menyita komentar Ganjar Pranowo. Politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo bahkan memberi pesan kepada pelaku pembakar bendera itu. Dengan tegas Ganjar Pranowo menyebut bahwa PDI tidak setuju dengan paham PKI.

Kata dia, PDIP berada pada barisan sesuai konstitusi dan dasar negara. "Saya orang PDIP, sudah cukup lama dan saya bukanPKI." "Kami PDI, kami juga tidak setuju denganPKI."

"Itu clear." Ia melihat ada upaya pihak lain yang ingin menyudutkan bahwa PDIP itu adalahPKI. "Maaf ya, tidak!Kami bukanPKI, kami orang beragamadan juga antiPKI," tegasnya.

Menurutnya, isu itu hanya ditempelkan saja untuk memprovokasi. Ia juga heran, kenapa pada aksi itu mereka menyandingkan bendera PDIP dengan benderaPKI. "Saya tidak tahu mereka dapat benderaPKIdari mana, kalau bendera PDIP bisa dibeli, tapi kalau benderaPKIdari mana?"

"Pasti itu diproduksi." "Menurut saya aparat penegak hukum ambil saja itu, siapa yang membakar, dapat benderaPKIdari mana." "Dugaan saya, mereka nyablon sendiri," imbuhnya.

Ganjar juga mengimbau semua kader tak terprovokasi pembakaran bendera partai berlambang Banteng Moncong Putih itu. Dia sangat menyesalkan aksi tak terpuji itu. "Kader jangan sampai terpancing pada provokasi itu."

"Jaga diri baik baik, serahkan kasus ini pada DPP karena DPP PDIP sudah menyiapkan untuk mengambil langkah hukum," kata Ganjar. Ia mendukung sepenuhnya DPP PDIP untuk mengambil jalur hukum dalam persoalan ini. Menurutnya, cara itu adalah cara yang terbaik.

PDIP, lanjutnya, sudah sangat terbiasa bergerak secara konstitusional. Dirinya mencontohkan, peristiwa 1996 saat PDIP diinjak injak tidak karuan dan berjuang dengan cukup panjang. "Siapa yang menginjak injak itu, tidak ada yang tidak tahu."

"Semuanya tahu." "Kita bertahan secara konstitusional dan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri/Ketum PDIP) memerintahkan untuk mengambil langkah hukum saat itu." "Cara itu akhirnya yang kita percaya," terangnya.

Menurutnya, saat ini PDIP sedang digoncang dalam kontestasi politik. Sebenarnya itu hal yang biasa saja, namun seharusnya semua harus saling menghormati antar intitusi. "Tidak setuju boleh, tapi merusak janganlah."

"Ini pasti ada yang tidak suka dengan situasi kondisi politik yang berjalan hari ini, sehingga mereka ingin mendistorsi," ujarnya. Pembakaran benderaPDIPerjuangansaat aksi demo penolakan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) di depan Gedung DPR RI Jakarta menimbulkan kontroversi.

Berita Terkait

Nama Sestama BNPB Dicatut Waspada Penipuan Berkedok Donasi Penanganan Corona

Maya Rosfi'ah

Penerimaan ASN Dibuka Oktober 2019, Kepala BKN Jelaskan Kendala Pelamar CPNS

Maya Rosfi'ah

Pemerintah Berkomitmen Hadapi Bonus Demografi Menko PMK

Maya Rosfi'ah

77 Triliun Cair 15 Mei 2020 THR ASN Senilai Rp 6 Kabar Gembira

Maya Rosfi'ah

Gempa Hari Ini BMKG Catat 5 Kali Gempa Bumi Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia

Maya Rosfi'ah

Warga Jabar Miliki Kesadaran Paling Rendah akan Bahaya Virus Corona Hasil Survei SMRC

Maya Rosfi'ah

22 April 2020 Materi SMP Belajar di TVRI Rabu Jawaban Soal Apakah Keunikan Tari Lenggang Nyai

Maya Rosfi'ah

Pasien Baru di RSPI Sulianti Saroso Miliki Riwayat Kontak dengan Grup Dansa & Bepergian menuju Jepang

Maya Rosfi'ah

Romli Atmasasmita: Kasus yang Melibatkan Individu KPK Harus Dituntaskan

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment